Aturan Penyadapan di KUHAP Digugat ke MK, Ini Poin Gugatan Pemohon

JurnalLugas.Com – Kewenangan penyidik melakukan penyadapan tanpa ketentuan izin pengadilan kini menjadi persoalan konstitusional yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Empat orang pemohon menggugat Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena dinilai belum memberikan batasan dan pengawasan yang memadai.

Bacaan Lainnya

Permohonan tersebut tidak hanya menyangkut kewenangan aparat penegak hukum dalam mengumpulkan bukti, tetapi juga menyentuh perlindungan privasi masyarakat.

Sebab, penyadapan terhadap satu nomor telepon berpotensi ikut merekam percakapan orang lain yang berkomunikasi dengan pemilik nomor tersebut.

Pasal yang dipersoalkan berbunyi, “Penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan.”

Para pemohon menilai ketentuan itu memberikan kewenangan luas kepada penyidik tanpa menjelaskan secara tegas jenis tindak pidana yang dapat menjadi dasar penyadapan, ambang batas bukti, maupun kewajiban memperoleh izin pengadilan.

Gugatan diajukan oleh tiga advokat, Pardamean Sihombing, Eprina Manurung, dan Christian Adrianus Sihite, bersama seorang mahasiswa bernama Matthew Febrian Otniel Lambok Hutasoit.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di MK, Rabu, 18 November 2026, Christian menyoroti risiko penyadapan terhadap pihak yang sebenarnya tidak sedang menjadi sasaran penyidikan.

Ia menjelaskan, ketika penyidik memantau komunikasi seseorang, orang-orang yang berbicara dengan pemilik nomor tersebut juga berpotensi masuk dalam rekaman penyadapan.

Baca Juga  MK Sidangkan Sengketa Pilpres 2024, Syarat Pendidikan Gibran Dipersoalkan

“Penyadapan terhadap satu nomor dapat menjangkau pemilik nomor sekaligus orang-orang yang berkomunikasi dengannya,” demikian pokok argumentasi Christian dalam persidangan.

Persoalan lainnya adalah sifat penyadapan yang dilakukan secara rahasia. Para pemohon menyebut KUHAP tidak mengatur kewajiban pemberitahuan kepada pihak yang komunikasinya disadap.

Akibatnya, seseorang tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah percakapannya ikut dipantau aparat.

Mereka juga mengaitkan persoalan tersebut dengan perlindungan hak konstitusional, terutama kepastian hukum, kebebasan memperoleh informasi, perlindungan diri pribadi, serta pembatasan penggunaan kewenangan negara.

Dalam permohonannya, keempat pemohon meminta MK memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 136 ayat (1) KUHAP.

Mereka menghendaki agar penyadapan untuk kepentingan penyidikan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin ketua pengadilan negeri.

Namun, mereka juga mengusulkan pengecualian untuk kondisi mendesak. Dalam keadaan tersebut, penyidik diperbolehkan melakukan penyadapan terlebih dahulu, tetapi harus meminta persetujuan pengadilan paling lambat 1 x 24 jam.

Apabila persetujuan tidak diberikan, penyadapan wajib dihentikan dan hasilnya tidak boleh digunakan sebagai alat bukti.

Permintaan itu menjadi inti gugatan karena para pemohon menginginkan adanya mekanisme kontrol yudisial terhadap tindakan penyadapan, sehingga kewenangan penyidik tidak berjalan tanpa pengawasan.

Sidang yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo bersama Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah tersebut belum memasuki pemeriksaan pokok perkara.

Majelis hakim justru memberikan sejumlah catatan agar permohonan diperbaiki, terutama menyangkut kedudukan hukum para pemohon dan hubungan antara argumentasi dengan tuntutan yang diajukan.

Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah mempertanyakan konsistensi uraian para pemohon mengenai persoalan penyadapan.

Menurutnya, terdapat bagian argumentasi yang perlu diperjelas agar tidak menimbulkan pertentangan antara dasar gugatan dan permintaan kepada MK.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh meminta para pemohon memperkuat bukti serta menjelaskan secara lebih terperinci hubungan persoalan penyadapan dengan profesi advokat.

“Dari segi substansi ini menarik, tetapi perlu bagi para pemohon untuk membangun argumentasi dalam posita yang berkaitan dengan advokat, yang dapat meyakinkan Mahkamah,” ujar Daniel.

Ketua MK Suhartoyo kemudian memberikan waktu 14 hari kepada para pemohon untuk memperbaiki berkas permohonan. Naskah perbaikan harus diserahkan paling lambat Selasa, 1 Desember 2026.

Perkara ini menjadi penting karena menyangkut keseimbangan antara kebutuhan penyidik mengungkap tindak pidana dan hak masyarakat atas privasi komunikasi.

MK nantinya akan menilai apakah ketentuan yang digugat bertentangan dengan konstitusi atau masih dapat diterapkan dengan tafsir tertentu.

Untuk saat ini, gugatan tersebut belum menghasilkan putusan yang mengubah ketentuan penyadapan dalam KUHAP.

Pasal 136 ayat (1) tetap berlaku selama belum ada putusan MK yang menyatakan sebaliknya.

Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com

(Soefriyanto news)

Tombol Google News - JurnalLugas

Pos terkait