UU Perampasan Aset Disahkan, MenPAN-RB Ungkap Tiga Kelemahan Aturan Lama

JurnalLugas.Com – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR pada Kamis, 19 November 2026, menjadi langkah baru pemerintah dalam memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini mengungkapkan, selama ini terdapat tiga kelemahan mendasar dalam mekanisme perampasan aset yang perlu dibenahi.

Bacaan Lainnya

Rini menyampaikan persoalan tersebut saat membacakan pendapat akhir pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Menurut dia, ketentuan perampasan aset sebelumnya belum diatur secara menyeluruh karena masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan.

Kondisi tersebut membuat aturan yang tersedia belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat dan perkembangan kejahatan modern.

“Selain itu, terdapat beberapa kendala dan kelemahan dalam pelaksanaan perampasan aset,” kata Rini dalam forum paripurna.

Kelemahan pertama adalah proses pemulihan aset masih sangat bergantung pada putusan pidana terhadap pelaku.

Mekanisme yang dikenal sebagai conviction-based forfeiture tersebut membuat upaya mengambil kembali hasil kejahatan menghadapi hambatan apabila perkara pidananya belum menghasilkan putusan.

Persoalan ini menjadi semakin rumit ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.

Dalam kondisi seperti itu, proses pemulihan aset berpotensi terkendala meskipun aset yang diduga berasal dari tindak pidana masih dapat ditelusuri.

Kelemahan kedua adalah penelusuran dan pengamanan aset hasil kejahatan belum berjalan optimal. Padahal, aset dapat dipindahkan, dialihkan kepemilikannya, atau disamarkan sehingga semakin sulit ditemukan apabila tidak segera ditangani.

Ketiga, Indonesia sebelumnya belum memiliki mekanisme hukum acara perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku untuk kondisi tertentu.

Selain itu, belum tersedia lembaga khusus yang terintegrasi untuk mengelola sekaligus mengawasi aset hasil tindak pidana.

Ketiga persoalan tersebut menjadi alasan penting perlunya pembaruan regulasi. Pemerintah menilai pemulihan kerugian akibat kejahatan tidak cukup hanya mengandalkan penghukuman pelaku, tetapi juga harus memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dikembalikan kepada negara maupun korban yang berhak.

Melalui UU Perampasan Aset, mekanisme non-conviction based forfeiture atau perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku kini memperoleh landasan hukum. Namun, mekanisme tersebut tidak berlaku tanpa syarat.

Berdasarkan ketentuan yang disetujui DPR, perampasan tanpa putusan pidana dapat diterapkan dalam kondisi tertentu, antara lain ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui, atau keberadaannya tidak diketahui.

Aset yang menjadi objek mekanisme tersebut juga harus memenuhi kriteria dan batas nilai sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Prosesnya tetap melalui tahapan hukum, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

Aturan baru ini juga mengatur pengelolaan aset secara profesional serta pengawasan independen untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Hak pihak ketiga yang beritikad baik turut mendapat perlindungan dalam proses perampasan.

Dengan pengesahan tersebut, pemerintah dan DPR berharap pemulihan aset hasil kejahatan dapat dilakukan lebih efektif.

Meski demikian, pelaksanaannya tetap membutuhkan prosedur yang transparan, pengawasan, dan perlindungan hak masyarakat agar kewenangan negara tidak digunakan secara sewenang-wenang.

Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com

(Soefriyanto news)

Tombol Google News - JurnalLugas
Baca Juga  Pemerintah Resmikan Kartu Kesejahteraan & Kartu Usaha Digital UMKM dan Bansos Jadi Satu Ekosistem

Pos terkait