JurnalLugas.Com – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong percepatan digitalisasi layanan publik dengan mengusulkan integrasi Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha ke dalam satu ekosistem bersama bantuan sosial (bansos) yang saat ini tengah diuji coba digitalisasi.
Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan, inisiatif ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital yang inklusif serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Kami mendukung penuh persiapan dan peluncuran kartu ini. Namun, agar efektif, berbagai program harus terintegrasi secara menyeluruh dalam satu ekosistem digital,” ujar Rini saat rapat tingkat menteri di Jakarta, Jumat (26/9).
Digital Public Infrastructure Jadi Fondasi
Menurut Rini, pembangunan ekosistem berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) menjadi kunci keberhasilan integrasi ini. DPI mencakup tiga elemen utama: Digital ID untuk autentikasi, Data Exchange sebagai penghubung data lintas instansi, serta Digital Payment yang menjamin kecepatan dan keamanan transaksi.
Ia menekankan, perlindungan data pribadi dan keamanan siber wajib menjadi prioritas sejak tahap perencanaan. “Kepercayaan digital masyarakat hanya bisa terbangun jika sistem dirancang dengan prinsip keamanan sejak awal,” tegasnya.
Strategi Implementasi Terpadu
Dalam paparannya, Rini merinci lima strategi utama yang harus disiapkan pemerintah:
- Kolaborasi lintas sektor untuk memastikan sinkronisasi program.
- Desain keterpaduan top-down, memanfaatkan tata kelola digital yang berorientasi pada pengguna (user-centric).
- Penguatan DPI guna menjamin akuntabilitas.
- Perlindungan data pribadi dan penerapan standar keamanan siber yang konsisten.
- Regulasi adaptif yang fleksibel, sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi lintas sektor.
Uji Coba Digitalisasi Bansos
Saat ini, pemerintah tengah menguji coba digitalisasi bansos melalui interoperabilitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dari proses ini, Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha diharapkan menjadi kelanjutan untuk mempercepat penyaluran bantuan secara lebih efisien dan tepat sasaran.
“Langkah digitalisasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan publik yang akuntabel dan efisien, sekaligus memperkuat UMKM melalui pemanfaatan teknologi digital,” ungkap Rini.
Dengan integrasi layanan berbasis digital, pemerintah optimistis kesejahteraan masyarakat dapat meningkat sekaligus memperkuat daya saing sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Berita lainnya dapat dibaca di: JurnalLugas.Com
