Mahfud MD Minta Sidang Pemilihan Pengganti Gibran Diundur, Ini Alasannya

JurnalLugas.Com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR RI berhati-hati dalam menetapkan jadwal sidang pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Mahfud menyoroti ketentuan pengajuan dua nama calon wakil presiden oleh Presiden kepada MPR. Menurut dia, terdapat persoalan penafsiran mengenai penghitungan batas waktu 14 hari sebelum sidang paripurna.

Bacaan Lainnya

Dalam keterangannya pada Jumat, 20 November 2026, Mahfud menjelaskan bahwa UUD 1945 mengatur pengajuan dua calon wakil presiden dilakukan paling lambat 14 hari sebelum sidang MPR.

Sementara itu, menurut penafsirannya terhadap UU MD3 dan Tata Tertib MPR, istilah hari yang digunakan dalam ketentuan tersebut merujuk pada hari kerja, bukan hari kalender.

Atas dasar itu, Mahfud menilai jadwal sidang paripurna yang telah ditetapkan pada 9 Desember 2026 perlu dipertimbangkan kembali apabila penghitungan 14 hari kerja belum terpenuhi.

Baca Juga  Resmi! Prabowo Tetapkan Struktur DPP Gerindra Periode 2025–2030

Ia mengusulkan agar sidang MPR dilaksanakan setelah melewati 14 hari kerja sejak lembaga tersebut menerima dua nama calon wakil presiden dari Presiden.

Mahfud memberikan contoh, apabila Presiden menyerahkan dua nama pada 20 November, sidang sebaiknya digelar pada 10 Desember 2026.

Penghitungan serupa, menurut dia, perlu diterapkan apabila penyerahan nama dilakukan pada tanggal berbeda.

Ia juga mengingatkan bahwa penyesuaian jadwal tersebut tetap harus berada dalam batas waktu maksimal 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.

“Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru,” tulis Mahfud dalam pesannya yang ditujukan kepada Presiden RI dan pimpinan MPR melalui X Jumat 20 November 2026.

Sebelumnya, MPR telah menyepakati perubahan jadwal sidang paripurna pengisian kekosongan jabatan wakil presiden dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.

Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan, perubahan itu dilakukan atas usulan Presiden Prabowo yang membutuhkan tambahan waktu untuk menentukan dua nama calon.

MPR juga menetapkan 25 November 2026 sebagai batas waktu penyerahan dua nama calon wakil presiden dari Presiden.

Ketentuan pengajuan tersebut tercantum dalam Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.

Dengan demikian, terdapat dua hal yang menjadi perhatian dalam persoalan ini, yakni tenggat penyerahan calon dan penafsiran mengenai penghitungan 14 hari sebelum sidang.

Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com

(Soefriyanto news)

Tombol Google News - JurnalLugas

Pos terkait