JurnalLugas.Com – Perubahan alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun memunculkan pertanyaan mengenai pembiayaan program tersebut pada 2026.
Namun, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan perubahan itu merupakan penyesuaian kebutuhan setelah pemerintah melakukan pembenahan tata kelola, bukan pemangkasan anggaran.
Menurut Suahasil, pelaksanaan MBG terus dievaluasi agar penggunaan uang negara sesuai dengan kebutuhan operasional dan jumlah penerima manfaat. Perbaikan tersebut dilakukan sejak awal program berjalan pada 2025 dan berlanjut hingga tahun ini.
Ia menjelaskan, salah satu perubahan yang diterapkan adalah pengaturan distribusi makanan berdasarkan hari sekolah.
Dengan mekanisme tersebut, penyaluran tidak dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan aktivitas penerima manfaat.
Pemerintah juga memperketat pemeriksaan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk memastikan dapur yang beroperasi memenuhi persyaratan.
Pengawasan terhadap petugas pelaksana turut diperkuat melalui evaluasi oleh manajemen Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam Financial Forum di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis, 19 November 2026, Suahasil menekankan bahwa pembenahan tersebut berpengaruh terhadap kebutuhan pembiayaan program.
“Perbaikan tata kelola itu berlangsung dengan continuous, dan nanti kebutuhan anggarannya kemudian menyesuaikan saja,” ujar Suahasil.
Pernyataan tersebut menjelaskan posisi pemerintah bahwa besaran anggaran harus mengikuti kebutuhan pelaksanaan, bukan semata-mata mempertahankan angka alokasi awal.
Di sisi lain, perubahan pagu MBG memang cukup besar. Dari anggaran awal Rp335 triliun, pemerintah menetapkan alokasi Rp268 triliun untuk pelaksanaan program pada 2026.
Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja MBG mencapai Rp173,21 triliun hingga 31 Oktober 2026. Dana tersebut telah digunakan untuk mendukung pelayanan kepada sekitar 58,2 juta penerima manfaat melalui 27.485 SPPG.
Capaian itu menjadi gambaran besarnya aktivitas program sekaligus kebutuhan pengawasan agar anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk pelayanan makanan bergizi.
Pembenahan juga dilakukan BGN di bawah kepemimpinan Sudaryono. Lembaga tersebut sebelumnya menyampaikan hasil penghitungan ulang kebutuhan dana yang dinilai cukup sebesar Rp229 triliun dari alokasi Rp268 triliun.
BGN menyebut penghematan berasal dari sejumlah komponen, termasuk anggaran yayasan, operasional dapur, serta pengembalian saldo rekening virtual yang tidak sesuai kebutuhan.
Kepala BGN Sudaryono sebelumnya juga menyampaikan bahwa berbagai langkah efisiensi menghasilkan pengembalian dana ke kas negara.
Namun, angka efisiensi dan pengembalian tersebut perlu dibedakan berdasarkan komponen perhitungannya agar tidak terjadi penghitungan ganda.
Karena itu, penyesuaian pembiayaan MBG akan sangat bergantung pada hasil evaluasi operasional, validitas data penerima, kinerja dapur, dan pengawasan terhadap pelaksana program.
Dengan realisasi yang telah mencapai ratusan triliun rupiah, efektivitas penggunaan anggaran menjadi faktor penting untuk memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan tanpa membebani keuangan negara dengan belanja yang tidak diperlukan.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Catur)

Dapatkan informasi berita terbaru, aktual dan terpercaya langsung di WhatsApp Anda.






