JurnalLugas.Com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, total belanja negara diproyeksikan mencapai Rp3.613,1 triliun. Fokus utama belanja ini akan diarahkan pada proyek-proyek yang diharapkan memberikan efek berganda yang signifikan terhadap perekonomian.
Dalam penyampaiannya di kompleks parlemen pada 16 Agustus 2024, Jokowi menegaskan bahwa belanja negara akan dijaga agar tetap efisien dan produktif. Hal ini bertujuan untuk mendukung program prioritas pemerintah sekaligus menciptakan efek multiplier yang kuat dalam perekonomian.
RAPBN 2025 juga akan menekankan pada optimalisasi pendapatan, belanja berkualitas, dan pembiayaan yang inovatif. Rasio perpajakan akan dioptimalkan untuk memperkuat ruang fiskal sambil tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat.
Berikut adalah gambaran besar dari RAPBN 2025:
Belanja Negara: Direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun, terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.693,2 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp919,9 triliun.
Anggaran Pendidikan: Dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, pengembangan sekolah unggulan, perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta pengembangan riset.
Anggaran Perlindungan Sosial: Sebesar Rp504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, serta mempercepat pengentasan kemiskinan dengan pendekatan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien.
Anggaran Kesehatan: Direncanakan sebesar Rp197,8 triliun atau 5,5% dari belanja negara. Anggaran ini akan digunakan untuk meningkatkan kualitas dan keterjangkauan layanan, mempercepat penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis.
Anggaran Ketahanan Pangan: Sebesar Rp124,4 triliun untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta peningkatan akses pembiayaan bagi petani.
Anggaran Infrastruktur: Direncanakan sebesar Rp400,3 triliun untuk infrastruktur pendidikan, kesehatan, konektivitas, pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Anggaran Transfer ke Daerah: Sebesar Rp919,9 triliun untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja, serta mengurangi kesenjangan antar-daerah dan memperkokoh kerjasama antar-daerah.
Jokowi juga menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, kesejahteraan masyarakat, serta akses dan kualitas layanan publik.
