JurnalLugas.Com — Pemerintah mulai mengencangkan kontrol terhadap belanja negara dengan membatasi pengajuan anggaran baru dari kementerian dan lembaga (K/L). Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai langkah menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah ketidakpastian global, khususnya akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.
Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/3/2026), Menkeu menegaskan bahwa saat ini pemerintah memilih fokus pada optimalisasi anggaran yang sudah ada, bukan menambah beban baru.
“Kami arahkan agar instansi fokus dulu pada program berjalan. Untuk sementara, penambahan anggaran baru kami tahan,” ujarnya.
Efisiensi Anggaran Diambil Alih Pemerintah
Selain membatasi usulan baru, Kementerian Keuangan juga memperkuat kebijakan efisiensi belanja. Jika sebelumnya K/L diminta memangkas anggaran secara mandiri, kini pemerintah pusat akan turun langsung menentukan penyesuaian.
Menurut Menkeu, langkah ini diambil karena upaya efisiensi dari masing-masing instansi belum berjalan sesuai harapan.
“Ada kecenderungan ketika diminta berhemat, justru kebutuhan yang diajukan meningkat. Karena itu, penyesuaian akan kami lakukan langsung agar lebih terukur,” jelasnya.
Program Non Prioritas Jadi Target
Pemerintah akan menyisir berbagai pos belanja yang dinilai tidak memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Program yang bersifat administratif, kegiatan internal, hingga agenda yang tidak mendesak akan menjadi prioritas untuk ditunda.
Menkeu menekankan bahwa efisiensi bukan berarti menghentikan seluruh kegiatan, melainkan mengatur ulang prioritas agar anggaran lebih produktif.
“Kami pilih kegiatan yang efeknya kecil atau bisa ditunda tanpa mengganggu kinerja utama,” katanya.
Likuiditas Ekonomi Tetap Dijaga
Meski efisiensi dilakukan, pemerintah memastikan belanja prioritas tetap berjalan tepat waktu. Hal ini penting untuk menjaga perputaran uang di masyarakat serta stabilitas ekonomi nasional.
Menkeu memastikan pihaknya terus memantau kondisi fiskal dan likuiditas secara rutin.
“Belanja yang krusial tetap kami jalankan sesuai jadwal, agar aktivitas ekonomi tidak terganggu,” tuturnya.
Wacana Pemotongan Gaji Pejabat
Di tengah upaya penghematan, muncul pula wacana pemangkasan gaji menteri dan wakil menteri. Menkeu menyatakan dukungannya terhadap ide tersebut sebagai bentuk solidaritas dalam menjaga keuangan negara.
Ia menilai langkah itu dapat menjadi contoh bahwa efisiensi dilakukan secara menyeluruh, termasuk oleh para pejabat tinggi.
Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius menjaga disiplin fiskal di tengah dinamika global. Dengan strategi efisiensi yang lebih selektif dan terarah, APBN diharapkan tetap mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Baca berita ekonomi terbaru lainnya di: https://jurnallugas.com
(SF)
