JurnalLugas.Com – Pada tanggal 28 Agustus 2024, otoritas Korea Selatan (Korsel) mengumumkan rencana mereka untuk meminta Telegram dan platform media sosial lainnya agar lebih proaktif dalam menghapus dan memblokir konten deepfake yang bersifat seksual. Langkah ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk menangani masalah serius yang semakin berkembang di negara tersebut.
Keputusan ini diambil setelah munculnya kemarahan publik dan reaksi politik terkait laporan dari beberapa media domestik yang mengungkapkan bahwa gambar dan video deepfake bernuansa seksual dari perempuan Korea Selatan sering beredar di ruang obrolan Telegram.
Sebagai tindak lanjut, Komisi Standar Komunikasi Korea berencana mendirikan layanan hotline 24 jam yang ditujukan untuk para korban dan menambah jumlah personel yang bertugas memantau kejahatan seksual digital, dari 70 orang menjadi dua kali lipat.
Di sisi lain, Kepolisian Nasional Korea juga telah mengumumkan inisiatif selama tujuh bulan untuk memberantas kejahatan seksual yang terjadi secara online.
Dalam upaya lebih lanjut, lembaga pengawas media Korea Selatan akan membentuk badan konsultatif yang bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dengan perusahaan media sosial mengenai penghapusan dan pemblokiran konten deepfake. Ketua Komisi, Ryu Hee-lim, menyatakan bahwa kejahatan yang melibatkan produksi, kepemilikan, dan distribusi video deepfake dengan muatan seksual merupakan pelanggaran serius yang merusak martabat dan hak asasi individu.
Selain Telegram, Komisi Standar Komunikasi Korea juga akan mencari kerja sama dari platform lain seperti X, Facebook, Instagram, dan YouTube. Namun, hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari perusahaan-perusahaan tersebut terkait permintaan ini.
Kritik terhadap Telegram di Korea Selatan semakin meningkat, terutama setelah pendiri Telegram, Pavel Durov, yang berasal dari Rusia, ditangkap akhir pekan lalu sebagai bagian dari penyelidikan Prancis terkait pornografi anak, perdagangan narkoba, dan penipuan di aplikasi pesan terenkripsi tersebut.
Kasus kejahatan seksual berbasis deepfake di Korea Selatan terus meningkat, dari 156 kasus pada tahun 2021, saat data pertama kali dikumpulkan, menjadi 297 kasus pada tahun 2024, dengan mayoritas pelakunya adalah remaja, berdasarkan data dari kepolisian.
Korban dari kejahatan ini biasanya adalah perempuan, termasuk pelajar dan tentara wanita yang bertugas di militer Korea Selatan. Sepanjang tahun ini, lebih dari 6.400 permintaan bantuan untuk menghapus konten deepfake bernuansa seksual telah diajukan ke Komisi Standar Komunikasi Korea, angka ini hanya sedikit di bawah 7.200 kasus yang ditangani komisi tersebut pada tahun sebelumnya.
