JurnalLugas.Com — Konflik panjang antara pemerintah Rusia dan platform Telegram memasuki babak baru.
Otoritas Rusia resmi menetapkan pendiri sekaligus CEO Telegram, Pavel Durov, sebagai buronan internasional setelah dijerat dengan tuduhan memfasilitasi aktivitas terorisme melalui layanan pesan instan yang dipimpinnya.
Keputusan tersebut menjadi eskalasi terbaru dalam hubungan yang selama bertahun-tahun diwarnai ketegangan antara pemerintah Rusia dan Telegram, sebuah aplikasi komunikasi yang dikenal mengedepankan privasi pengguna serta kebijakan anti-sensor.
Dengan lebih dari satu miliar pengguna aktif setiap bulan, Telegram telah berkembang menjadi salah satu platform komunikasi terbesar di dunia sekaligus menjadi sorotan banyak pemerintah karena kebijakan moderasi kontennya.
Otoritas Rusia melalui Dinas Keamanan Federal (FSB) mengumumkan dakwaan terhadap Durov pada akhir Juli 2026.
Tidak lama berselang, badan pemantau transaksi keuangan Rusia, Rosfinmonitoring, memasukkan nama pengusaha teknologi tersebut ke dalam daftar individu yang dikategorikan sebagai teroris dan ekstremis.
Menurut keterangan resmi pemerintah Rusia, Durov didakwa berdasarkan Pasal 205.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Rusia yang mengatur mengenai fasilitasi kegiatan terorisme.
Ketentuan itu mencakup berbagai bentuk bantuan terhadap aktivitas terorisme, mulai dari perekrutan, pendanaan, hingga penyediaan sarana yang dianggap mendukung aksi terlarang.
Pemerintah Rusia menuding Telegram berulang kali mengabaikan permintaan untuk menghapus berbagai kanal, grup, dan bot yang disebut digunakan oleh badan intelijen Ukraina maupun organisasi yang diklasifikasikan Rusia sebagai kelompok teroris atau ekstremis. Tuduhan tersebut muncul di tengah konflik bersenjata Rusia-Ukraina yang masih berlangsung.
Salah satu fokus penyelidikan berkaitan dengan chatbot Telegram bernama Daivinchik atau Leo-Dating. FSB mengklaim layanan tersebut dimanfaatkan untuk merekrut warga Rusia agar terlibat dalam aksi sabotase maupun tindakan yang dikategorikan sebagai terorisme.
Dalam keterangannya, FSB menyebut puluhan pengguna chatbot berusia 12 hingga 22 tahun telah diamankan sejak pertengahan 2025 karena diduga terlibat dalam berbagai aksi kriminal, termasuk penyerangan terhadap aparat serta pembakaran fasilitas.
Selain itu, otoritas Rusia mengklaim telah mencatat sekitar 153 ribu tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan Telegram sejak 2022.
Platform tersebut juga dikaitkan dengan sejumlah kasus besar, mulai dari serangan di Crocus City Hall hingga pembunuhan beberapa tokoh yang menjadi perhatian publik di Rusia.
Pemerintah Rusia juga menyatakan lembaga pengawas komunikasi Roskomnadzor telah berkali-kali meminta Telegram menghapus konten tertentu. Namun, menurut pihak berwenang, sebagian besar permintaan tersebut tidak ditindaklanjuti.
Apabila dinyatakan bersalah berdasarkan pasal yang dikenakan, Durov menghadapi ancaman hukuman berat berupa penjara delapan hingga 15 tahun, denda dalam jumlah besar, bahkan hukuman penjara seumur hidup sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Rusia.
Hingga kini, Pavel Durov belum memberikan tanggapan langsung mengenai status barunya sebagai buronan. Perwakilan Telegram hanya menyampaikan bahwa pendiri perusahaan tersebut memilih tidak memberikan komentar pada tahap ini.
Di tengah ramainya pemberitaan, akun resmi Telegram di platform X sempat mengunggah foto Durov dengan gestur simbolis yang dianggap sebagai bentuk sindiran terhadap keputusan pemerintah Rusia.
Durov juga mengunggah sebuah meme yang menyinggung penetapan dirinya sebagai “teroris” dengan membandingkannya pada pertemuan pejabat Rusia dengan perwakilan Taliban.
Perselisihan antara Durov dan pemerintah Rusia sebenarnya bukan cerita baru. Pada 2018 hingga 2020, pemerintah Rusia pernah berupaya memblokir Telegram setelah perusahaan menolak menyerahkan kunci enkripsi komunikasi pengguna kepada aparat keamanan. Upaya tersebut akhirnya dihentikan karena dinilai tidak efektif.
Awal 2026, Durov juga mengungkap bahwa dirinya menjadi sasaran penyelidikan kriminal oleh otoritas Rusia. Ia menilai langkah tersebut merupakan bagian dari tekanan terhadap kebebasan berekspresi dan hak privasi pengguna internet.
Perjalanan Pavel Durov dari Pendiri VK hingga Telegram
Pavel Valeryevich Durov lahir di Leningrad, yang kini bernama Saint Petersburg, pada 10 Oktober 1984. Bersama sang kakak, Nikolai Durov, ia mendirikan jejaring sosial VKontakte (VK) pada 2006.
VK kemudian tumbuh menjadi media sosial terbesar di Rusia dan sering disandingkan dengan Facebook. Namun hubungan Durov dengan pemerintah mulai memburuk ketika platform tersebut digunakan kelompok oposisi dan demonstran untuk berkomunikasi.
Durov mengaku menolak permintaan aparat keamanan Rusia agar menutup komunitas oposisi serta menyerahkan data pribadi pengguna, termasuk aktivis asal Ukraina. Perselisihan itu membuatnya kehilangan kendali atas perusahaan sebelum akhirnya meninggalkan Rusia pada 2014.
Sebelum hengkang, Durov bersama Nikolai telah mengembangkan Telegram sejak 2013. Pavel memimpin perusahaan sebagai CEO, sementara Nikolai berperan merancang sistem enkripsi yang menjadi salah satu keunggulan utama aplikasi tersebut.
Sejak 2017, Telegram memusatkan operasionalnya di Dubai. Durov kini diketahui memiliki kewarganegaraan Uni Emirat Arab dan Prancis.
Popularitas Telegram terus meningkat hingga mencapai lebih dari satu miliar pengguna aktif bulanan pada 2025. Selain sebagai aplikasi percakapan pribadi, Telegram berkembang menjadi platform komunitas, kanal siaran, dan layanan bot yang digunakan jutaan orang di berbagai negara.
Majalah Forbes memperkirakan kekayaan Durov mencapai sekitar 6,6 miliar dolar AS, dengan sebagian besar berasal dari kepemilikannya di Telegram.
Sebelum berhadapan dengan pemerintah Rusia, Durov juga sempat menjalani proses hukum di Prancis pada 2024 terkait penyelidikan dugaan penyalahgunaan Telegram untuk aktivitas kriminal.
Setelah membayar jaminan, ia dibebaskan. Telegram ketika itu menegaskan bahwa penyedia platform tidak dapat secara otomatis dimintai pertanggungjawaban atas setiap tindakan ilegal yang dilakukan penggunanya.
Kasus terbaru di Rusia diperkirakan akan semakin memperbesar perdebatan global mengenai batas tanggung jawab penyedia platform digital, perlindungan privasi pengguna, serta kewenangan pemerintah dalam mengawasi ruang digital yang kini menjadi bagian penting kehidupan masyarakat dunia.
Baca berita teknologi, keamanan siber, ekonomi digital, dan isu global terbaru hanya di https://JurnalLugas.com
(Handoko)
