JurnalLugas.Com – China mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi terhadap 13 perusahaan militer AS serta enam eksekutif senior mereka yang terlibat dalam penjualan senjata ke Taiwan. Keputusan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers pada Kamis (5/12) di Beijing.
Dalam beberapa bulan terakhir, Amerika Serikat telah menyetujui sejumlah kesepakatan penjualan senjata ke Taiwan. Pada 29 November, AS menyetujui penjualan suku cadang jet tempur F-16, sistem radar, dan peralatan komunikasi dengan total nilai mencapai USD 385 juta (sekitar Rp6,13 triliun). Langkah ini memicu kecaman dari China, yang menganggap tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip “Satu China” serta tiga komunike bersama antara China dan AS.
“Masalah Taiwan adalah inti kepentingan China,” tegas Lin Jian. Ia menilai penjualan senjata ini tidak hanya melanggar kedaulatan dan integritas wilayah China, tetapi juga mencampuri urusan dalam negeri mereka.
Tindakan Balasan China
Sebagai respons, China memutuskan untuk menjatuhkan sanksi berdasarkan Undang-Undang Anti-Sanksi Asing Republik Rakyat China. Sanksi ini meliputi:
- Pembekuan aset perusahaan di wilayah China.
- Larangan transaksi dan kerja sama antara perusahaan yang disanksi dengan individu atau organisasi di China.
- Pembatasan perjalanan bagi eksekutif senior perusahaan terkait, termasuk pelarangan masuk ke wilayah China, Hong Kong, dan Makau.
Dampak dan Pesan Diplomatik
Lin Jian menegaskan bahwa dukungan AS terhadap agenda “kemerdekaan Taiwan” tidak akan menggoyahkan tekad China untuk mempertahankan kedaulatan dan mewujudkan reunifikasi nasional. Sebaliknya, langkah ini hanya akan meningkatkan ketegangan dan membawa Taiwan ke dalam bahaya militer.
China kembali meminta AS untuk menghormati prinsip “Satu China” dan mematuhi komitmen yang telah diatur dalam Komunike 17 Agustus 1982, yang melarang dukungan terhadap upaya “kemerdekaan Taiwan.”
Sanksi di Tengah Dinamika Kawasan
Pengumuman sanksi ini bertepatan dengan kunjungan pemimpin Taiwan, Lai Ching-te, ke beberapa negara di kawasan Pasifik, seperti Kepulauan Marshall, Tuvalu, dan Palau, sebelum singgah di wilayah AS seperti Hawaii dan Guam.
Langkah China ini juga mengingatkan pada sanksi sebelumnya yang dijatuhkan terhadap tiga perusahaan AS dan 10 individu karena terlibat dalam penjualan senjata senilai USD 300 juta.
Keputusan China untuk menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan militer AS menunjukkan sikap tegas Beijing dalam menanggapi dukungan militer AS kepada Taiwan. Konflik ini mencerminkan ketegangan geopolitik yang terus meningkat, sekaligus menegaskan pentingnya prinsip “Satu China” dalam hubungan internasional.
China menegaskan bahwa perdamaian di Selat Taiwan hanya dapat tercapai dengan menghormati kedaulatan dan integritas wilayahnya, tanpa intervensi pihak luar.
