JurnalLugas.Com – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menekankan pentingnya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya di Provinsi Maluku Utara. Ia menyoroti isu efisiensi dan transparansi sebagai tantangan serius yang harus segera diatasi untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan melayani masyarakat dengan optimal.
Pentingnya Transparansi dan Efisiensi
Dalam pernyataannya di Jakarta pada Jumat, 27 Desember 2024, Bima Arya menjelaskan bahwa transparansi dan efisiensi adalah fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan. Tanpa keduanya, pelayanan publik tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Pemerintah daerah perlu menyelaraskan visi dan langkah dengan pemerintah pusat agar pembangunan dapat berjalan seiring.
“Persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan ada isu transparansi, ada isu efisiensi,” tegasnya.
Program Prioritas Pemerintah
Bima juga memaparkan sejumlah program prioritas pemerintah pusat yang harus dikawal dengan baik, seperti:
- Peningkatan sumber daya manusia (SDM): Fokus pada pembentukan tenaga kerja yang kompeten dan produktif.
- Kedaulatan pangan: Mendorong swasembada pangan melalui pembangunan sistem irigasi yang memadai.
- Infrastruktur berkelanjutan: Mengoptimalkan aksesibilitas melalui proyek infrastruktur yang mendukung perekonomian lokal.
- Digitalisasi pemerintahan: Meningkatkan efisiensi birokrasi melalui transformasi digital di berbagai lini pemerintahan.
Bima menyoroti pentingnya perbaikan irigasi sebagai salah satu langkah strategis untuk mencapai swasembada pangan. Berdasarkan data, terdapat 3,9 juta hektare lahan sawah di Indonesia yang memerlukan pembangunan atau perbaikan sistem irigasi. Jika hal ini terealisasi, produktivitas panen dapat meningkat secara signifikan.
“Kami tunggu data dari Maluku Utara untuk melihat potensi kontribusi wilayah ini terhadap lahan irigasi nasional,” ungkap Bima.
Target Besar Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto
Bima Arya juga menegaskan tiga target besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu:
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- Menurunkan angka kemiskinan.
- Menciptakan SDM berkualitas yang mampu bersaing di tingkat global.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah diminta untuk fokus pada efisiensi belanja, terutama dalam pengadaan barang dan jasa, serta memperhatikan program yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Efisiensi menjadi aksi nyata di setiap pemberdayaan daerah,” pungkas Bima.
Dengan visi bersama yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud di Maluku Utara dan wilayah lainnya di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai tata kelola pemerintahan dan isu pembangunan, kunjungi JurnalLugas.Com.
