JurnalLugas.Com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bentuk nyata pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara. Program ini bertujuan untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup, guna menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.
MBG: Kewajiban Negara dalam Pemenuhan HAM
Menurut Pigai, rakyat yang kenyang, sehat, dan pintar adalah esensi dasar dari keberlangsungan sebuah negara. Konstitusi pun mengamanatkan bahwa kekayaan negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, implementasi MBG menjadi langkah strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Pigai juga menyebut bahwa MBG adalah program yang lahir dari pemikiran Presiden RI, Prabowo Subianto. Rumusan kebijakan ini disusun dengan tulus untuk kemaslahatan rakyat, dengan harapan Indonesia dapat memimpin di tahun 2045 melalui sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten.
Tanggapan atas Penolakan MBG di Papua
Dalam merespons aksi penolakan MBG di Papua, Pigai menilai hal tersebut sebagai bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap belum meratanya akses pendidikan. Ia pun mengusulkan solusi, yaitu berbagi anggaran antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta agar pendidikan lebih merata di Papua.
Pigai juga menegaskan bahwa MBG adalah hak seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan. Ia meyakini bahwa masyarakat Papua juga berhak mendapatkan manfaat dari program ini.
Tata Kelola MBG Berbasis Kearifan Lokal
Pigai menyoroti pentingnya penyesuaian program MBG dengan kondisi sosial dan budaya di Papua. Ia mengusulkan agar pengelolaan MBG di Papua melibatkan gereja, masjid, dan mama-mama Papua, dengan dukungan ahli gizi untuk menjaga kualitas makanan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program dan memastikan bahwa masyarakat Papua mendapatkan manfaat yang maksimal.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memenuhi hak dasar rakyat Indonesia. Dengan pendekatan yang tepat dan tata kelola berbasis kearifan lokal, MBG dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan dan gizi.
Baca lebih lanjut di: JurnalLugas.Com
