JurnalLugas.Com – Realisasi belanja negara hingga November 2026 mencapai Rp2.660,5 triliun. Angka tersebut tumbuh 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program yang menyerap anggaran besar.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa peningkatan belanja negara didukung oleh belanja pemerintah pusat serta pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah.
Menurutnya, APBN terus dioptimalkan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mempertahankan stabilitas.
“Realisasi belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun atau tumbuh 19 persen secara tahunan,” kata Suahasil dalam konferensi pers hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) IV Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Dari total belanja tersebut, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp2.061,3 triliun atau meningkat 29,6 persen secara tahunan. Sementara Transfer ke Daerah tercatat Rp599,2 triliun, mengalami kontraksi 7,1 persen.
Anggaran MBG Terserap Rp153,2 Triliun
Salah satu program yang mendapat alokasi belanja besar adalah MBG. Suahasil menyebut realisasi anggaran program tersebut telah mencapai Rp153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta orang.
Selain MBG, anggaran negara juga digunakan untuk membiayai bantuan sosial, pendidikan, infrastruktur, pembayaran pensiun, serta subsidi dan kompensasi energi.
Untuk bantuan sosial, realisasi anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai Rp21,8 triliun. Kartu Sembako menyerap Rp28,2 triliun, sedangkan Program Indonesia Pintar (PIP) mencapai Rp11,1 triliun.
Suahasil menegaskan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya APBN melindungi masyarakat miskin dan rentan.
“APBN hadir melalui berbagai program bantuan sosial seperti PKH, Kartu Sembako dan PIP,” ujarnya.
Subsidi dan Kompensasi Capai Rp377 Triliun
Pemerintah juga menggunakan anggaran negara untuk menjaga daya beli masyarakat serta kestabilan harga dan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan pangan.
Realisasi subsidi tercatat sebesar Rp222,5 triliun, sedangkan kompensasi mencapai Rp154,5 triliun. Jika digabungkan, kedua pos tersebut mencapai Rp377 triliun.
Di sisi lain, pemerintah memberikan sejumlah stimulus untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mendukung aktivitas usaha.
Paket stimulus itu mencakup insentif perpajakan bagi penulis nasional, PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor perumahan, bantuan pangan, diskon transportasi saat libur sekolah, serta program magang dan vokasi.
Besarnya realisasi belanja negara tersebut menunjukkan luasnya penggunaan APBN untuk program sosial, pembangunan, dan stimulus ekonomi.
Pemerintah menyatakan anggaran tetap diarahkan untuk menjaga perlindungan masyarakat sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(William)
