JurnalLugas.Com – Ketegangan di perbatasan Thailand dan Kamboja kembali meningkat. Kementerian Luar Negeri Thailand, Minggu (24/8), menuding Kamboja melakukan pelanggaran serius dengan menanam ranjau darat di wilayah Thailand. Tuduhan itu juga mencakup dugaan pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata dan Konvensi Ottawa yang melarang penggunaan ranjau antipersonel.
Militer Thailand sehari sebelumnya, Sabtu (23/8), melaporkan bahwa pasukannya mendeteksi keberadaan tentara Kamboja di sebelah barat Bukit 350, Provinsi Surin, pada Jumat (22/8). Pasukan Kamboja disebut masuk ke wilayah Thailand tanpa izin dan kemudian dipaksa mundur setelah aparat Thailand melepaskan tembakan peringatan.
Setelah situasi terkendali, militer Thailand melakukan penyisiran area. Hasilnya, tiga ranjau darat jenis PMN-2 ditemukan tertanam di lokasi. Penemuan itu memperkuat tudingan bahwa Kamboja masih menggunakan ranjau sebagai strategi pertahanan meski dilarang secara internasional.
Tanggapan Resmi Thailand
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikorndej Balankura, menyampaikan kecaman keras atas insiden tersebut.
“Temuan ini menunjukkan adanya pelanggaran nyata oleh pihak Kamboja terhadap kedaulatan Thailand. Tindakan itu juga melanggar kewajiban Kamboja berdasarkan Konvensi Ottawa dan sejumlah kesepakatan gencatan senjata yang baru saja disepakati dalam pertemuan Komite Perbatasan Umum Bilateral,” ujarnya dalam pernyataan tertulis.
Menurutnya, pemerintah Thailand telah menyerahkan bukti terkait insiden tersebut kepada Tim Pengawas Sementara di kawasan perbatasan. Langkah ini diambil agar persoalan tidak hanya menjadi konflik bilateral, melainkan juga mendapat perhatian dari komunitas internasional.
Latar Belakang Ketegangan Perbatasan
Wilayah perbatasan Thailand–Kamboja kerap menjadi titik rawan bentrokan. Sejak lama, kedua negara berselisih mengenai garis demarkasi terutama di sekitar area strategis yang menyimpan nilai sejarah dan potensi ekonomi. Bukit 350 di Surin sendiri sering disebut sebagai kawasan yang sensitif karena letaknya berdekatan dengan jalur perdagangan lintas negara.
Konflik ranjau darat juga bukan hal baru. Meski Kamboja tercatat sebagai salah satu negara yang menyetujui Konvensi Ottawa, berbagai laporan dari lembaga internasional masih menemukan adanya sisa ranjau aktif di sepanjang perbatasan. Kondisi itu mengancam keselamatan warga sipil dan memicu ketidakpercayaan antar militer.
Reaksi dari Kalangan Analis
Sejumlah pengamat menilai insiden ini bisa memperburuk hubungan diplomatik kedua negara. Analis keamanan kawasan Asia Tenggara, Dr. S. Chantarat, mengatakan bahwa temuan ranjau darat akan menimbulkan tekanan internasional terhadap Kamboja.
“Jika benar Kamboja kembali menggunakan ranjau, hal itu dapat merusak reputasinya di mata dunia. Selain melanggar hukum internasional, tindakan ini berpotensi menyalakan kembali konflik militer terbuka dengan Thailand,” ujarnya dalam sebuah diskusi daring.
Sementara itu, pengamat politik regional R. Mony menilai Thailand tengah berupaya menggunakan jalur diplomasi internasional untuk menekan Kamboja. “Thailand jelas tidak ingin insiden ini dipandang sebagai konflik kecil, melainkan pelanggaran serius terhadap hukum internasional,” katanya.
Ancaman bagi Warga Sipil
Di balik ketegangan politik dan militer, keberadaan ranjau darat paling meresahkan bagi masyarakat sekitar. Organisasi kemanusiaan kerap mengingatkan bahwa ranjau tidak mengenal target. Petani, anak-anak, hingga pedagang lintas perbatasan menjadi pihak yang paling rentan.
Aktivis hak asasi manusia, L. Somchai, menegaskan, “Ranjau darat adalah senjata kejam yang tidak membedakan antara kombatan dan warga sipil. Apabila ranjau benar-benar ditanam kembali, maka itu bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.”
Diplomasi Berikutnya
Pemerintah Thailand disebut akan terus mendorong penyelesaian diplomatik sambil memperkuat patroli perbatasan. Militer juga dilaporkan meningkatkan pengawasan di titik-titik rawan masuknya pasukan Kamboja.
Dalam beberapa pekan ke depan, Komite Perbatasan Umum Bilateral kemungkinan akan kembali menggelar pertemuan darurat. Thailand menuntut jaminan keamanan yang jelas dari Kamboja, termasuk peta wilayah bebas ranjau dan mekanisme pengawasan bersama.
Konflik ini menjadi ujian bagi stabilitas ASEAN, mengingat kedua negara sama-sama anggota organisasi tersebut. Para diplomat menilai, jika tidak ditangani secara cepat, insiden ini bisa berdampak pada kerja sama regional, termasuk perdagangan dan investasi lintas batas.
Untuk perkembangan berita selengkapnya, kunjungi JurnalLugas.Com.
