JurnalLugas.Com – Pemerintah berencana membentuk Komisi Reformasi Polri pada Oktober 2025. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, setelah dirinya berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Rabu (17/9/2025).
Menurut Yusril, Presiden memberi sinyal bahwa komisi khusus untuk melakukan evaluasi dan perombakan di tubuh kepolisian akan segera dibentuk dalam waktu dua hingga tiga minggu ke depan. Ia juga menegaskan bahwa Ahmad Dofiri, yang baru saja dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Reformasi Kepolisian, akan ikut berperan aktif dalam proses tersebut.
Namun, Yusril menekankan bahwa struktur dan sosok yang akan memimpin komisi tersebut belum final. Ia memperkirakan penentuan nama ketua maupun anggota komisi akan ditetapkan melalui keputusan presiden dalam waktu dekat.
Aspirasi Gerakan Nurani Bangsa
Langkah ini sejalan dengan masukan yang diberikan Gerakan Nurani Bangsa (GNB), sebuah kelompok yang terdiri dari tokoh masyarakat lintas agama. Dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, 11 September 2025, GNB menyampaikan bahwa masyarakat sipil menilai reformasi kepolisian sudah menjadi kebutuhan mendesak.
Tokoh-tokoh GNB menilai Polri harus dievaluasi secara menyeluruh agar bisa menjawab keresahan publik terkait kinerja dan integritas aparat. Presiden Prabowo, menurut mereka, merespons positif aspirasi tersebut dan berjanji segera membentuk komisi khusus.
Menteri Agama Nasaruddin Umar yang hadir dalam pertemuan itu menambahkan, rencana reformasi Polri sebenarnya sudah dipikirkan jauh sebelumnya oleh Presiden. Hanya saja, detail teknis mengenai pelaksanaannya akan langsung dijelaskan oleh Kepala Negara kepada masyarakat.
Momentum Reformasi
Isu reformasi Polri mendapat sorotan luas dari berbagai elemen bangsa. Kehadiran komisi khusus ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan konkret di tubuh kepolisian, mulai dari transparansi, profesionalisme, hingga akuntabilitas.
Apabila sesuai dengan rencana, Oktober mendatang akan menjadi tonggak penting bagi pemerintahan Prabowo Subianto dalam membuktikan komitmennya melakukan perbaikan institusional di sektor keamanan.
Baca informasi aktual lainnya di JurnalLugas.Com
