Mahfud MD Pimpin Tim Reformasi Polri Ini Kata Pemerintah Keppres Pelantikan

JurnalLugas.Com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan Tim Komite Reformasi Polri akan mulai bekerja dalam waktu dekat. Formasi tim tengah difinalisasi, sementara instrumen hukum berupa Keputusan Presiden (Keppres) ditargetkan rampung pekan ini.

Prasetyo menegaskan, pembentukan tim ini merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo untuk memperkuat profesionalisme kepolisian melalui evaluasi dan perbaikan layanan.

Bacaan Lainnya

“Presiden menekankan pentingnya memperkuat institusi Polri. Evaluasi dan pembenahan adalah hal wajar bagi setiap lembaga negara agar tetap profesional,” ujar Prasetyo kepada wartawan, Rabu (17/9/2025).

Ketua Tim Belum Ditentukan

Meski nama-nama anggota mulai disusun, posisi ketua tim reformasi masih kosong. Prasetyo menepis spekulasi bahwa mantan Menko Polhukam Mahfud MD akan langsung ditunjuk memimpin tim tersebut.

Baca Juga  KPK Belum Terima Keppres Amnesti Hasto Padahal DPR Sudah Setuju

“Belum, ketuanya belum ditentukan. Saat ini baru penyusunan anggota,” ucapnya singkat.

Keppres Segera Diterbitkan

Prasetyo menambahkan, Keppres pembentukan tim kini dalam tahap finalisasi. Pemerintah menargetkan pengumuman resmi dilakukan dalam pekan ini.
“Tunggu, insya Allah minggu ini sudah bisa diumumkan,” katanya.

Dukungan Politik dan Masyarakat

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut proses pelantikan akan segera digelar.
“Keppres sudah disiapkan. Kalau tidak ada hambatan, pelantikan bisa dilakukan satu-dua hari ke depan,” ujar Yusril di Jakarta, Selasa (16/9).

Gerakan Nurani Bangsa (GNB) sebelumnya juga mendorong pembentukan tim ini. Usulan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo pada 11 September lalu. Mereka meminta agar komposisi tim melibatkan berbagai elemen bangsa, mulai dari mantan Kapolri, Kompolnas, perwakilan masyarakat sipil, hingga Komnas HAM.

Tokoh GNB, Alissa Wahid, menilai efektivitas tim akan lebih kuat jika diketuai pejabat pemerintah. “Kalau dipimpin langsung oleh menteri terkait, tentu koordinasinya lebih mudah dan hasilnya bisa lebih cepat dirasakan publik,” jelasnya.

Baca Juga  Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dimulai 190 Titik Pelayanan 26 Provinsi

Tokoh-tokoh lintas agama dan masyarakat yang hadir dalam usulan tersebut antara lain Sinta Nuriyah Wahid, Quraish Shihab, Pendeta Gomar Gultom, Romo Franz Magnis-Suseno, Komaruddin Hidayat, Bikku Dhanmasubho, dan Laode M. Syarif.

Harapan Perubahan Nyata

Pemerintah berharap langkah reformasi Polri ini mampu membawa perubahan konkret, baik dari sisi pelayanan publik maupun peningkatan integritas aparat.
“Dengan doa dan dukungan masyarakat, reformasi ini bisa berjalan lancar demi Polri yang lebih profesional,” tutup Prasetyo.

Baca berita terkini lainnya hanya di JurnalLugas.Com

Tombol Google News - JurnalLugas

Pos terkait