JurnalLugas.Com – Hamas menyatakan kesediaannya untuk tidak lagi memegang kendali pemerintahan di Jalur Gaza, namun menegaskan bahwa eksistensi mereka tetap menyatu dengan perjuangan rakyat Palestina.
“Kami siap tidak memerintah Gaza, kami tidak keberatan,” ujar pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad, pada Jumat (26/9/2025). Ia menekankan bahwa meskipun tidak memimpin secara administratif, peran Hamas sebagai bagian dari struktur sosial-politik Palestina tidak bisa dihapuskan.
Latar Belakang Penguasaan Gaza
Sejak merebut kekuasaan dari Otoritas Palestina (PA) yang dipimpin Fatah pada 14 Juni 2007, Hamas menjadi penguasa de facto di Gaza. Namun, posisi itu diguncang setelah perang besar meletus pada Oktober 2023, yang menelan puluhan ribu korban sipil.
Rencana Pasca-Perang Versi Trump
Pernyataan Hamas muncul tak lama setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memaparkan rencana 21 poin dalam Sidang Umum PBB ke-80 di New York. Menurut laporan Channel 12 Israel, rencana tersebut mencakup:
- Pembentukan pemerintahan Gaza tanpa Hamas,
- Pasukan keamanan gabungan Palestina dengan dukungan negara Arab-Muslim,
- Pendanaan rekonstruksi dari dunia Arab-Islam dengan keterlibatan terbatas PA.
Trump dikabarkan menekan para pemimpin regional untuk menyetujui paket ini.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa tujuan utama operasi militer Israel adalah membebaskan semua sandera, menghancurkan kemampuan militer Hamas, dan memastikan Gaza tidak lagi menjadi ancaman.
Serangan Udara dan Negosiasi Sandera
Ghazi Hamad juga menyinggung pengalaman pribadinya yang lolos dari serangan udara Israel di Qatar. “Itu sebuah keajaiban, rudal jatuh begitu dekat dengan tempat kami,” katanya.
Sebelumnya, pada 9 September, Israel menggempur kepemimpinan Hamas di Doha. Delegasi pimpinan Khalil al-Hayya selamat, namun sejumlah tokoh penting tewas, termasuk kepala staf Jihad Lebed, putra al-Hayya bernama Hammam, serta tiga ajudan.
Terkait proposal AS mengenai pertukaran sandera, Hamad menyatakan Hamas siap menyetujui kesepakatan komprehensif yang mampu membebaskan semua sandera dalam 24 jam. Namun, ia menuding Israel menolak tawaran tersebut.
Brigade Qassam, sayap militer Hamas, memperingatkan bahwa operasi darat Israel justru memperbesar risiko bagi sandera. Data otoritas Israel menyebut 48 sandera masih berada di Gaza, dengan sekitar 20 di antaranya diyakini masih hidup.
Korban Perang yang Membengkak
Sementara itu, laporan otoritas Palestina menyebut lebih dari 65.500 orang tewas di Gaza sejak Oktober 2023. Mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.
Di sisi lain, 11.100 warga Palestina kini mendekam di penjara Israel. Organisasi HAM menuding mereka mengalami penyiksaan, kelaparan, hingga kelalaian medis.
Hamas Tetap Ingin Diakui
Meski membuka opsi melepas pemerintahan, Hamas tetap menegaskan posisinya. “Kami adalah bagian dari rakyat Palestina. Itu tidak bisa dihapuskan,” tegas Hamad.
Pernyataan ini menandai babak baru dalam dinamika politik Palestina, yang kini berada di persimpangan antara tekanan internasional, strategi pasca-perang, dan aspirasi rakyatnya sendiri.
Baca berita selengkapnya hanya di: JurnalLugas.Com
