JurnalLugas.Com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN). Desakan itu muncul setelah sejumlah kasus keracunan massal siswa terjadi usai mengonsumsi makanan dari program tersebut dalam beberapa pekan terakhir.
“Program MBG memiliki manfaat besar bagi generasi muda, tetapi tidak boleh ternodai oleh lemahnya tata kelola di lapangan,” ujar Putih di Jakarta, Sabtu (27/9/2025).
Evaluasi dari Hulu ke Hilir
Menurutnya, BGN harus melakukan kajian mendalam terhadap seluruh alur penyelenggaraan program. Hal ini mencakup pemilihan bahan baku, penyimpanan, proses pengolahan, pengemasan, hingga distribusi ke sekolah-sekolah. Ia menekankan, standar keamanan pangan dan pencegahan kontaminasi wajib menjadi prioritas utama.
“Setiap tahap harus dipastikan aman, mulai dari dapur produksi hingga piring siswa,” tegasnya.
Selain keamanan, keseimbangan gizi pada setiap porsi makanan juga disebut krusial. Tujuan utama MBG adalah memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia agar tumbuh sehat dan berdaya saing tinggi.
Kasus Keracunan Bukan Sekadar Statistik
Putih menolak anggapan bahwa insiden keracunan hanyalah angka belaka. Menurutnya, keselamatan penerima manfaat—khususnya pelajar—merupakan tanggung jawab negara.
“Standar penyelenggaraan harus zero accident. Tidak boleh ada toleransi terhadap kelalaian yang berakibat pada kesehatan anak-anak,” ucapnya.
Ia juga mendorong BGN segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan serta BPOM guna menyusun standar keamanan pangan khusus untuk program MBG.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Lebih jauh, Putih menilai MBG bukan hanya soal gizi, tetapi juga investasi jangka panjang bagi pembangunan SDM Indonesia. Selain itu, program ini memiliki efek berganda pada ekonomi daerah, mulai dari penyerapan hasil pertanian, perikanan, hingga terciptanya lapangan kerja baru.
“Manfaatnya sudah terasa, bukan hanya bagi siswa, tetapi juga bagi petani, nelayan, pekerja, dan pelaku usaha lokal,” tuturnya.
Jangan Hentikan, Perbaiki Tata Kelola
Politisi yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan itu menilai penghentian program justru akan merugikan masyarakat luas. Ia menegaskan, yang diperlukan adalah perbaikan tata kelola agar tujuan program selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto: mencetak SDM unggul yang mampu menjadi motor penggerak perekonomian nasional.
Baca berita lainnya di: JurnalLugas.Com
