JurnalLugas.Com — Operasi bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dilaporkan masih menghadapi hambatan serius meskipun gencatan senjata telah diberlakukan sejak Oktober lalu. Fakta ini diungkap langsung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam konferensi pers resmi di markas besar organisasi tersebut.
Juru Bicara Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Stephane Dujarric, menegaskan bahwa otoritas Zionis Israel masih membatasi pergerakan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan warga sipil Gaza.
Pernyataan tersebut disampaikan Dujarric dalam konferensi pers di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, pada Selasa, 17 Februari 2026.
Menurutnya, laporan terbaru dari OCHA menunjukkan bahwa berbagai misi kemanusiaan masih terhambat di lapangan. Hambatan itu berdampak langsung pada distribusi makanan, obat-obatan, hingga layanan medis darurat bagi warga Gaza.
“Tim kami di lapangan terus melaporkan adanya kendala besar dalam menjalankan operasi kemanusiaan,” ujar Dujarric singkat kepada awak media.
Ia mengungkapkan, dari sekitar 50 rencana bantuan yang dikoordinasikan pada periode 6–11 Februari 2026, hanya sekitar setengahnya yang mendapat izin masuk. Selebihnya tertahan akibat pembatasan otoritas Israel.
Kondisi ini menimbulkan keprihatinan internasional, mengingat situasi kemanusiaan di Gaza masih berada pada titik kritis. PBB menegaskan bahwa akses bantuan tanpa hambatan merupakan kewajiban berdasarkan hukum humaniter internasional, terlebih di tengah gencatan senjata yang seharusnya membuka ruang bagi bantuan kemanusiaan.
PBB juga kembali menyerukan agar semua pihak menghormati komitmen kemanusiaan dan menjamin keselamatan serta kelancaran akses bantuan bagi warga sipil yang terdampak konflik berkepanjangan.
Baca berita internasional terpercaya lainnya hanya di https://JurnalLugas.Com
