JurnalLugas.Com — Rusia kembali menegaskan sikap politik luar negerinya terkait isu Taiwan. Moskow menyatakan penolakan mutlak terhadap segala bentuk kemerdekaan Taiwan dan menyampaikan dukungan penuh kepada China dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan wilayah nasionalnya. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya dinamika geopolitik dan ketegangan keamanan di kawasan Asia Timur.
Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, menegaskan bahwa posisi negaranya terhadap Taiwan bukanlah hal baru. Menurutnya, sikap tersebut telah disampaikan secara konsisten dan berulang kali di tingkat tertinggi pemerintahan Rusia. Moskow, kata Lavrov, berpegang teguh pada kebijakan “satu China” yang mengakui Taiwan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Republik Rakyat China.
Lavrov menilai isu Taiwan sepenuhnya merupakan urusan domestik China. Ia menegaskan bahwa Beijing memiliki dasar hukum dan legitimasi internasional untuk mempertahankan kedaulatan nasional serta integritas teritorialnya dari segala bentuk tekanan atau ancaman eksternal. Rusia, lanjutnya, tidak akan mendukung langkah apa pun yang mengarah pada pemisahan wilayah tersebut.
Terkait potensi meningkatnya ketegangan di Selat Taiwan, Rusia menyatakan kesiapan untuk berdiri di sisi China dalam menjaga persatuan nasional. Dukungan ini, menurut Lavrov, sejalan dengan semangat Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama Rusia–China yang ditandatangani pada 2001 dan diperpanjang kembali pada 2021 untuk periode lima tahun berikutnya. Perjanjian tersebut menjadi fondasi kuat kemitraan strategis kedua negara di tengah perubahan peta geopolitik global.
Selain menyinggung isu Taiwan, Lavrov juga melontarkan kritik terhadap kebijakan keamanan Jepang. Ia menilai Tokyo tengah bergerak ke arah militerisasi yang dipercepat, sebuah langkah yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas kawasan Asia-Pasifik. Menurutnya, dampak negatif dari pendekatan tersebut sudah mulai terlihat dan dapat memicu eskalasi ketegangan regional jika tidak disikapi secara hati-hati.
Pernyataan Rusia ini tidak terlepas dari memburuknya hubungan antara China dan Jepang dalam beberapa waktu terakhir. Ketegangan meningkat sejak awal November, ketika Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menyebut kemungkinan konflik di Taiwan sebagai situasi yang dapat mengancam kelangsungan hidup Jepang. Komentar tersebut memicu reaksi keras dari Beijing, termasuk imbauan pembatasan perjalanan ke Jepang dan kembali diberlakukannya larangan impor makanan laut asal Negeri Sakura.
Di sisi lain, langkah Jepang yang menyetujui rancangan anggaran pertahanan terbesar dalam sejarah juga menjadi sorotan. Media lokal Jepang melaporkan bahwa kabinet telah menyepakati anggaran pertahanan senilai 9,04 triliun yen atau sekitar 58 miliar dolar AS untuk tahun fiskal 2026. Kebijakan ini kembali menuai kritik dari China, yang menilai peningkatan belanja militer Jepang dapat memperkeruh situasi keamanan di kawasan.
Dengan pernyataan tegas Rusia tersebut, isu Taiwan semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu titik sensitif dalam geopolitik Asia Timur. Dukungan Moskow kepada Beijing menunjukkan bahwa persaingan kekuatan besar di kawasan ini tidak hanya melibatkan negara-negara regional, tetapi juga aktor global dengan kepentingan strategis jangka panjang.
Baca berita internasional dan analisis geopolitik lainnya di https://JurnalLugas.Com
