JurnalLugas.Com – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, mengingatkan seluruh kepala daerah dari Partai Kebangkitan Bangsa agar menjaga integritas dan tidak terjerumus dalam praktik korupsi.
Pesan tersebut disampaikan Cak Imin menyusul penetapan Bupati Cilacap sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam pernyataannya di Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Jakarta, Minggu (15/3/2026), Cak Imin menegaskan bahwa seluruh kader yang dipercaya memimpin daerah harus menjauhi tindakan yang berpotensi melanggar hukum.
Ia menekankan bahwa jabatan publik merupakan amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.
“Jangan sampai ada yang terjebak pada tindakan yang berpotensi menyeret pada praktik korupsi,” ujar Cak Imin, menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan pemerintahan daerah.
Pernyataan tersebut muncul setelah Syamsul Auliya Rachman yang menjabat sebagai Bupati Cilacap sekaligus kader PKB ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan.
Kasus tersebut terungkap setelah Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Maret 2026. Dalam operasi itu, penyidik mengamankan Syamsul bersama sejumlah pihak lain.
KPK menyatakan OTT tersebut merupakan yang kesembilan sepanjang tahun 2026 dan menjadi yang ketiga selama bulan Ramadhan.
Dalam operasi tersebut, tim penindakan KPK turut mengamankan 26 orang serta menyita sejumlah uang tunai dalam mata uang rupiah yang diduga berkaitan dengan praktik pemerasan.
Cak Imin menyatakan partainya menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Ia juga meminta seluruh kader PKB, khususnya yang menjabat sebagai kepala daerah, untuk menjadikan kasus ini sebagai pengingat agar selalu memegang prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Menurutnya, komitmen melawan korupsi harus menjadi bagian dari budaya politik yang dijalankan oleh seluruh kader partai.
Ia menambahkan bahwa PKB akan terus memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap kader yang menduduki jabatan publik agar kejadian serupa tidak terulang.
Kasus yang menjerat Bupati Cilacap tersebut kini masih dalam proses penyidikan oleh KPK. Lembaga antirasuah itu terus mendalami dugaan aliran dana dan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
Perkembangan terbaru terkait kasus ini dapat diikuti melalui portal berita JurnalLugas.Com.
(SF)
