JurnalLugas.Com — Pemerintah terus memperkuat arah kebijakan pangan nasional dengan menempatkan desa sebagai pusat pergerakan ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengutamakan penyerapan bahan pangan dari desa dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis.
Dalam kunjungan kerjanya di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (17/4/2026), Zulhas menekankan pentingnya tata kelola SPPG yang berpihak pada pelaku ekonomi lokal. Ia menyebut, pengadaan bahan pangan seharusnya melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, hingga pelaku UMKM desa.
Menurutnya, langkah ini bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan strategi besar untuk membangun ekosistem ekonomi yang saling terhubung dan berkelanjutan.
“SPPG harus belanja dari desa. Bisa lewat BUMDes, koperasi, atau UMKM. Ini penting supaya ekonomi lokal bergerak cepat,” ujarnya.
Rantai Ekonomi Desa Diperkuat
Zulhas menjelaskan bahwa integrasi antara program pemenuhan gizi dengan penguatan ekonomi desa akan menciptakan efek berlapis. Tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga membuka ruang pertumbuhan bagi usaha kecil di desa.
Dengan pola ini, desa tidak lagi menjadi sekadar pemasok bahan mentah, melainkan bagian aktif dalam rantai nilai pangan nasional. Perputaran ekonomi pun menjadi lebih cepat dan merata.
Ia menilai kolaborasi antar pelaku usaha desa akan memperkuat fondasi ekonomi sekaligus mempercepat terwujudnya kedaulatan pangan.
“Kalau desa saling terhubung, ekonomi tumbuh, anak-anak sehat, dan kita punya kemandirian pangan,” katanya.
Efisiensi Rantai Pasok dan Dampak Nyata
Keterlibatan langsung pelaku usaha desa dalam penyediaan bahan baku untuk SPPG juga dinilai mampu memangkas rantai distribusi. Hal ini membuat sistem menjadi lebih efisien, transparan, dan memberikan dampak ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat.
Selain itu, pendekatan ini diyakini mampu mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan berbasis lokal.
Zulhas menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar agenda sosial, tetapi investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.
“Ini bukan hanya soal memberi makan. Ini tentang menyiapkan generasi Indonesia yang kuat dan berdaya saing,” tegasnya.
Capaian Program
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional, dari total rencana pembangunan 28.562 unit SPPG, sebanyak 23.597 unit telah beroperasi atau sekitar 83 persen. Capaian ini menunjukkan percepatan implementasi program di berbagai daerah.
Namun, dari sisi standar kelayakan, jumlah SPPG yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) masih mencapai 7.204 unit secara nasional. Nusa Tenggara Barat menjadi daerah dengan rasio tertinggi, yakni 65,64 persen dari total SPPG yang beroperasi.
Capaian ini menunjukkan bahwa selain ekspansi jumlah, peningkatan kualitas layanan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dipercepat.
Menuju Ketahanan Pangan Berkelanjutan
Integrasi antara program gizi dan pemberdayaan ekonomi desa dinilai sebagai langkah strategis dalam membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan. Dengan melibatkan desa sebagai aktor utama, pemerintah berharap tercipta sistem pangan yang tidak hanya kuat, tetapi juga inklusif.
Kebijakan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pembangunan nasional kini semakin berorientasi pada penguatan ekonomi dari bawah, menjadikan desa sebagai pilar utama menuju Indonesia yang mandiri pangan dan unggul secara ekonomi.
Selengkapnya baca di: https://jurnallugas.com
(SF)
