JurnalLugas.Com — Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva melontarkan kritik tajam terhadap wacana yang disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai pengambilalihan pengawasan Selat Hormuz serta penerapan tarif transit bagi kapal yang melintas di jalur pelayaran strategis tersebut.
Pernyataan Lula disampaikan saat menghadiri kunjungan kerja di fasilitas laboratorium Institut Teknologi Maua, Negara Bagian Sao Paulo, Senin (13/7/2026).
Menurutnya, gagasan mengenakan pungutan tambahan terhadap kapal yang melintasi Selat Hormuz merupakan langkah yang bertentangan dengan prinsip hukum internasional dan semangat kerja sama global.
Lula bahkan menyebut usulan tersebut sebagai bentuk “pembajakan” modern yang tidak layak dilakukan oleh negara yang selama ini mengampanyekan penegakan hukum di laut.
“Jika dahulu tindakan seperti itu disebut pembajakan, maka sekarang pun tidak seharusnya dibenarkan,” kata Lula dalam pernyataannya.
Komentar itu muncul setelah Trump sebelumnya menyampaikan rencana agar Amerika Serikat mengambil peran sebagai penjaga keamanan Selat Hormuz.
Dalam pernyataannya, Trump juga mengusulkan pungutan transit sebesar 20 persen terhadap kapal-kapal yang melewati kawasan tersebut dengan alasan pembiayaan keamanan jalur pelayaran.
Usulan tersebut langsung memicu perhatian internasional karena Selat Hormuz merupakan salah satu jalur distribusi energi paling vital di dunia.
Sebagian besar ekspor minyak dari kawasan Teluk melewati perairan tersebut sehingga setiap kebijakan baru berpotensi memengaruhi rantai pasok global.
Lula menilai penerapan tarif sepihak terhadap lalu lintas pelayaran internasional tidak mencerminkan praktik yang demokratis maupun berkeadilan.
Menurutnya, situasi geopolitik yang sedang memanas tidak seharusnya dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari negara lain.
Ia juga menyoroti dampak konflik internasional terhadap negara-negara yang tidak terlibat secara langsung.
Menurut Presiden Brasil itu, gejolak politik dan keamanan di berbagai kawasan telah memicu tekanan terhadap harga kebutuhan pokok di banyak negara.
“Kita melihat dampaknya sampai ke harga beras, tomat, dan berbagai kebutuhan masyarakat,” ujar Lula, menggambarkan bagaimana ketidakstabilan global ikut membebani kehidupan sehari-hari masyarakat.
Pernyataan tersebut kembali memperlihatkan perbedaan pandangan sejumlah pemimpin dunia terhadap pendekatan Amerika Serikat dalam menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah, terutama terkait jalur perdagangan internasional yang memiliki peran penting bagi perekonomian global.
Pengamat menilai setiap kebijakan yang menyangkut Selat Hormuz akan menjadi perhatian dunia karena kawasan itu menjadi urat nadi perdagangan energi internasional.
Gangguan terhadap akses pelayaran maupun munculnya biaya tambahan dapat memengaruhi harga minyak, biaya logistik, hingga inflasi di berbagai negara.
Sejauh ini belum ada keputusan resmi mengenai implementasi usulan tersebut.
Namun, perdebatan yang muncul menunjukkan bahwa kebijakan terkait jalur pelayaran internasional tetap menjadi isu sensitif yang mendapat sorotan luas dari komunitas global.
Baca berita internasional, ekonomi, dan geopolitik terbaru lainnya di https://JurnalLugas.Com.
(Dahlan)
