JurnalLugas.Com — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan besarnya peran pajak masyarakat dalam menopang layanan pendidikan di Jawa Barat. Dana yang dihimpun dari pajak dialokasikan untuk berbagai kebutuhan sekolah hingga membantu siswa dari keluarga kurang mampu.
Dedi mengatakan, Pemprov Jawa Barat menganggarkan Rp1,2 triliun di luar Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sertifikasi guru untuk mendukung pelayanan dasar bagi hampir satu juta siswa.
Anggaran tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional sekolah, mulai dari pembayaran listrik dan air, pembangunan ruang kelas, hingga pembangunan sekolah baru.
“Ini semua yang membiayai warga Jabar yang membayar pajak. Jadi gratis pendidikan di Jabar itu digratiskan oleh warga Jabar,” kata Dedi di Bandung, Selasa, 22 September 2026.
Menurut dia, penggunaan dana pajak untuk pendidikan menjadi salah satu bentuk manfaat yang kembali dirasakan masyarakat. Karena itu, kepatuhan warga dalam membayar pajak dinilai memiliki kaitan langsung dengan keberlangsungan pelayanan publik, termasuk pendidikan.
Pajak Juga Membantu Siswa Sekolah Swasta
Alokasi pajak tidak hanya diarahkan untuk sekolah negeri. Pemprov Jawa Barat juga menyediakan anggaran Rp73 miliar pada 2026 melalui program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK).
Dana tersebut diperuntukkan bagi 31.663 siswa SMA dan SMK swasta yang tidak lolos Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Dalam skema tersebut, siswa SMA mendapatkan subsidi SPP Rp150.000 per bulan, sedangkan siswa SMK memperoleh Rp175.000 per bulan. Pemerintah juga menanggung Dana Sumbangan Pendidikan atau uang pangkal sebesar Rp1,5 juta per siswa setiap tahun.
Kebijakan ini diarahkan agar siswa yang tidak mendapatkan tempat di sekolah negeri tetap memiliki akses pendidikan tanpa terbebani biaya yang terlalu besar.
Selain itu, Pemprov Jabar mengalokasikan Rp70 miliar untuk membantu 38.887 siswa dari keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah.
Bantuan tersebut mencakup seragam, tas, sepatu, dan buku dengan nilai Rp1,8 juta per siswa per tahun.
Rp70 Miliar untuk Cegah Anak Putus Sekolah
Pemprov Jawa Barat juga menyiapkan anggaran Rp70 miliar untuk siswa yang berada dalam risiko putus sekolah.
Sebanyak 117.457 murid mendapatkan bantuan pembayaran iuran bulanan dengan nilai Rp600.000 per siswa per tahun.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut pembangunan sekolah, tetapi juga bagaimana pemerintah menjaga agar anak dari keluarga kurang mampu tetap berada di bangku pendidikan.
Dedi mengajak masyarakat terus mendukung pembangunan pendidikan dengan menjalankan kewajiban membayar pajak.
Menurutnya, dana yang dibayarkan masyarakat pada akhirnya kembali dalam bentuk pelayanan dan program yang menyentuh kebutuhan warga.
Pendidikan menjadi salah satu sektor yang memperlihatkan bagaimana penerimaan pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan masyarakat secara langsung.
Baca berita lainnya
JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
