JurnalLugas.Com – Sriyanto tercatat memiliki harta kekayaan Rp7.171.029.568 atau sekitar Rp7,17 miliar. Nilai tersebut menjadi yang tertinggi di antara empat pejabat yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (15/10/2026).
Sriyanto dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) dalam pelantikan pejabat di Istana Negara, Jakarta.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), laporan terakhir Sriyanto tercatat pada 27 Januari 2026.
Ketika menyerahkan laporan tersebut, ia masih menjabat Kepala Kelompok Staf Ahli Panglima Komando Daerah Militer XXI/Radin Inten.
Dengan demikian, nilai Rp7,17 miliar tersebut menggambarkan kekayaan yang dilaporkan sebelum Sriyanto menempati jabatan barunya di BPGMN.
Tanah dan Bangunan Jadi Bagian Aset
Dalam LHKPN, Sriyanto mencatat satu bidang tanah dan bangunan serta empat bidang tanah yang tersebar di Karanganyar, Karawang, dan Bogor.
Selain aset properti, ia melaporkan sejumlah kendaraan pribadi. Daftar tersebut mencakup mobil Hyundai Creta tahun 2023, Nissan Terra tahun 2018, serta sepeda motor Honda BeAT tahun 2023.
Sriyanto juga memasukkan kas dan setara kas ke dalam laporan kekayaannya.
Data yang tersedia belum merinci nilai masing-masing aset maupun komposisi keseluruhan kekayaan berdasarkan setiap kategori.
Karena itu, total Rp7,17 miliar perlu dipahami sebagai nilai kekayaan yang tercantum dalam laporan, bukan semata-mata nilai tanah, bangunan, atau kendaraan yang dimilikinya.
Beralih dari Lingkungan Militer ke Pengelolaan Ekosistem
Pelantikan Sriyanto sebagai Wakil Kepala BPGMN menandai penugasan baru di luar posisi yang sebelumnya tercatat dalam laporan kekayaannya.
BPGMN memiliki tanggung jawab dalam bidang pengelolaan gambut dan mangrove, dua ekosistem yang membutuhkan perhatian dalam perlindungan lingkungan dan tata kelola kawasan.
Kehadiran pimpinan baru di lembaga tersebut membuat rekam jejak, kapasitas kepemimpinan, dan transparansi penyelenggara negara menjadi bagian dari perhatian masyarakat.
LHKPN merupakan sarana keterbukaan informasi mengenai harta penyelenggara negara. Pelaporan itu juga menjadi dasar bagi publik untuk mengetahui kekayaan yang diumumkan pejabat melalui mekanisme resmi.
Meski tercatat sebagai yang terkaya di antara empat pejabat dalam data yang tersedia, angka tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran. Penilaian semacam itu membutuhkan bukti dan pemeriksaan tersendiri.
Berdasarkan laporan terakhir yang disampaikan pada 27 Januari 2026, total harta Sriyanto mencapai Rp7,17 miliar. Data tersebut menjadi catatan awal mengenai kekayaannya sebelum menjalankan tugas sebagai Wakil Kepala BPGMN.
Berita pemerintahan, transparansi pejabat, dan perkembangan kebijakan nasional lainnya dapat diikuti melalui JurnalLugas.Com.
(Catur)
