JurnalLugas.Com – Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai niat mengundurkan diri dari jabatannya belum ditindaklanjuti DPR RI. Hingga Selasa (10/11/2026), parlemen mengaku belum menerima surat resmi pengunduran diri Gibran.
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, DPR masih menunggu kejelasan mengenai status pengunduran diri tersebut.
Menurutnya, pernyataan yang disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi belum cukup untuk memastikan proses administrasi pemberhentian Wakil Presiden telah dimulai.
Doli menegaskan, DPR perlu melihat dokumen resmi sebelum menentukan langkah kelembagaan.
Ia mengatakan, > “Kami belum melihat suratnya,” untuk menjelaskan bahwa keberadaan dokumen pengunduran diri tersebut belum dapat dipastikan oleh DPR.
Menurut Doli, persoalan pengunduran diri Wakil Presiden juga tidak bisa disamakan begitu saja dengan mekanisme pengunduran diri Presiden.
Konstitusi tidak mengatur bahwa pengunduran diri Wakil Presiden harus mendapatkan persetujuan Presiden. Karena itu, DPR perlu mencermati ketentuan yang berlaku apabila Gibran benar-benar menyampaikan surat pengunduran diri.
DPR yang Menilai Pengunduran Diri Wakil Presiden
Doli menjelaskan, apabila pengunduran diri Gibran benar-benar diajukan secara resmi, DPR akan menilai dan memprosesnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia mengingatkan agar pernyataan mengenai niat mundur tidak langsung dianggap sebagai keputusan final yang telah berlaku.
Dalam penjelasannya, Doli membedakan antara penyampaian keinginan mengundurkan diri dengan proses formal pengunduran diri yang harus ditindaklanjuti lembaga negara.
Dengan demikian, posisi Gibran belum dapat dinyatakan kosong hanya berdasarkan pernyataan mengenai niat mundur.
Doli juga menjelaskan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, pengisian posisi tersebut harus melalui mekanisme di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Ia menyebut sidang istimewa MPR sebagai forum yang diperlukan untuk menentukan pengganti Wakil Presiden apabila jabatan tersebut benar-benar kosong.
Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan keinginan mengundurkan diri saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan keduanya berlangsung sekitar dua setengah jam dan membahas perkembangan politik serta persoalan hukum yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran.
Prasetyo menyebut Gibran menyampaikan “niatan untuk mengundurkan diri” di tengah dinamika yang berkembang setelah adanya putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Namun, Prabowo tidak disebut menolak keinginan tersebut. Presiden justru memberikan sejumlah masukan kepada Gibran.
Dalam pertemuan itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Setelah pertemuan tersebut, Gibran memberikan keterangan kepada awak media. Ia menyatakan menghormati kritik dan masukan masyarakat serta tidak menginginkan persoalan yang berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.
Hak Menyatakan Pendapat DPR Ikut Mengemuka
Persoalan pengunduran diri Gibran berlangsung bersamaan dengan bergulirnya usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR.
Sejumlah anggota parlemen dari beberapa fraksi mendorong penggunaan hak tersebut untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden.
Bahkan, anggota DPR Mardani Ali Sera sebelumnya mengungkapkan dukungan lebih dari 25 legislator terhadap pengajuan HMP.
Perkembangan berikutnya menunjukkan dukungan terhadap usulan tersebut terus dibicarakan di lingkungan parlemen.
Situasi ini membuat DPR menghadapi dua perkembangan yang saling berkaitan, yakni wacana pengunduran diri Gibran dan usulan penggunaan hak konstitusional parlemen.
Meski demikian, kedua proses tersebut memiliki mekanisme berbeda. Pengunduran diri harus ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan mengenai jabatan Wakil Presiden, sedangkan HMP merupakan hak DPR yang memiliki tahapan tersendiri.
Untuk saat ini, perhatian parlemen masih tertuju pada kejelasan dokumen pengunduran diri Gibran.
Tanpa surat resmi dan proses sesuai ketentuan, belum ada dasar untuk menyatakan jabatan Wakil Presiden telah kosong.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto news)
