JurnalLugas.Com – Mahkamah Agung (MA) akhirnya mengunggah salinan lengkap putusan kasasi yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dokumen putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tersebut memuat sejumlah pertimbangan hukum yang menjadi dasar majelis hakim mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan.
Salinan lengkap putusan itu dikirimkan kepada Pengadilan Pengaju dan telah melalui proses minutasi pada Selasa (10/11/2026).
Dalam perkara tersebut, pihak yang menjadi tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Salah satu pertimbangan penting MA berkaitan dengan dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat penyetaraan pendidikan Gibran.
Majelis hakim menilai dokumen berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades tidak membuktikan bahwa Gibran telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu di luar negeri.
Dokumen tersebut, menurut pertimbangan MA, hanya menerangkan kehadiran dalam kegiatan perkuliahan.
Dalam salinan putusannya, MA menegaskan tidak menemukan bukti ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau SMK sederajat.
Pertimbangan tersebut menjadi salah satu alasan majelis hakim menilai penerbitan surat penyetaraan oleh pejabat terkait tidak memenuhi asas kecermatan formal.
MA Singgung Putusan MK dalam Pertimbangan Hukum
Selain persoalan dokumen pendidikan, MA juga mempertimbangkan perkembangan hukum setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 5 Oktober 2026.
Putusan MK tersebut menjadi fakta hukum baru yang dipertimbangkan majelis hakim dalam memeriksa perkara kasasi Subhan.
Meskipun permohonan di MK sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon, pertimbangan hakim MK mengenai bukti pendidikan Gibran turut diperhatikan MA.
Menurut majelis hakim, putusan MK tersebut telah membawa perubahan keadaan hukum yang berpengaruh terhadap objek sengketa.
Atas dasar itu, MA menilai keberatan tergugat mengenai gugatan kedaluwarsa dan kurang pihak tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan pemeriksaan substansi perkara.
MA memilih mengedepankan keadilan substantif dibandingkan sekadar persoalan prosedural.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim juga menjelaskan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak memilih dan dipilih patut memperoleh hak untuk mengajukan gugatan apabila kepentingan hukum yang berkaitan dengan persoalan tersebut terpenuhi.
MA Nilai PTUN Memiliki Kewenangan Korektif
Hal lain yang menarik dalam salinan putusan tersebut adalah penjelasan MA mengenai kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Majelis hakim mempertimbangkan bahwa PTUN memang memiliki keterbatasan untuk memeriksa sengketa proses pemilu karena adanya pembatasan subjek, objek, dan tenggang waktu penyelesaian.
Namun, setelah batas waktu penyelesaian sengketa pemilu terlampaui, MA menilai PTUN tetap memiliki kewenangan korektif dan remedial untuk menghentikan akibat pelanggaran administrasi yang dinilai berdampak terhadap kepentingan demokrasi.
Pertimbangan tersebut menjadi bagian dari alasan MA melanjutkan pemeriksaan terhadap substansi surat penyetaraan pendidikan Gibran.
Dengan pendekatan itu, MA tidak hanya memeriksa persoalan administratif penerbitan surat, tetapi juga mempertimbangkan perubahan keadaan hukum yang muncul setelah putusan MK.
MA Batalkan Suket dan Perintahkan Kemendikbud Mencabutnya
Pada bagian amar putusan, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan H.M. Subhan.
Majelis hakim sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT yang sebelumnya menguatkan putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT.
MA kemudian mengadili sendiri perkara tersebut dengan menyatakan batal Surat Keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Selain membatalkan surat tersebut, MA mewajibkan pihak tergugat mencabut dokumen penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019 itu.
Putusan kasasi tersebut dijatuhkan pada Jumat, 30 Oktober 2026, oleh majelis hakim yang dipimpin Ketua Muda Tata Usaha Negara MA, Yulius.
Dua hakim anggota yang turut memutus perkara tersebut adalah Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto.
Dengan diunggahnya salinan lengkap putusan, publik kini dapat melihat secara lebih terperinci dasar pertimbangan hukum MA dalam membatalkan surat penyetaraan pendidikan Gibran.
Putusan tersebut juga menjadi perkembangan penting dalam polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden yang belakangan meluas menjadi pembahasan politik di DPR.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto news)
