JurnalLugas.Com – Lingkungan Pondok Pesantren Nurul Bayan di Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, mendadak menjadi lokasi dugaan kekerasan yang melibatkan seorang prajurit TNI. Peristiwa tersebut dilaporkan tidak hanya menyangkut pemukulan, tetapi juga intimidasi terhadap santri dan santriwati.
Sedikitnya enam santri disebut menjadi korban dalam insiden yang terjadi pada dini hari 12 November 2026.
Seorang prajurit TNI AD berinisial Serda HCB, anggota Yonif TP 336/Merak Sakti, kini telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan oleh Polisi Militer.
Dugaan penganiayaan itu menjadi perhatian karena terjadi di lingkungan pendidikan keagamaan. Pimpinan pesantren, Kiai Utay, menyebut sejumlah santri mengalami ketakutan setelah kejadian. Bahkan, tiga orang memilih pulang ke rumah karena merasa trauma.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, prajurit tersebut awalnya datang ke lingkungan pesantren dengan alasan mencari pimpinan pondok.
Namun, situasi kemudian berubah ketika ia masuk ke ruang tempat santri mengaji dan bergerak menuju asrama putra.
Di lokasi itu, sejumlah santri diduga mengalami kekerasan fisik. Prajurit tersebut kemudian mendatangi area asrama putri.
Seorang santriwati disebut mendapat tekanan untuk memberikan nomor telepon, disertai ancaman ketika menolak.
TNI Akui Dugaan Pelanggaran dan Sampaikan Permintaan Maaf
Kapendam III/Siliwangi Kolonel Inf Augustiar membenarkan adanya tindakan kekerasan yang diduga dilakukan anggotanya. Pemeriksaan awal terhadap Serda HCB telah dilakukan sebelum yang bersangkutan diserahkan kepada Detasemen Polisi Militer Garut.
Augustiar mengatakan, informasi sementara menunjukkan prajurit tersebut diduga berada di bawah pengaruh alkohol setelah mengonsumsi minuman keras. Meski demikian, penyebab dan rangkaian kejadian masih harus didalami melalui pemeriksaan.
“Apabila terbukti bersalah, yang bersangkutan akan diproses dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Augustiar.
Pihak Kodam III/Siliwangi juga menyampaikan keprihatinan dan permohonan maaf kepada korban, keluarga, pengelola pesantren, serta masyarakat Pangandaran.
Penanganan perkara diserahkan kepada aparat Polisi Militer. Proses tersebut diperlukan untuk mengungkap secara utuh dugaan kekerasan, intimidasi, serta pertanggungjawaban prajurit yang bersangkutan.
DPR Minta Pelaku Diproses Pidana
Kasus ini turut mendapat perhatian Komisi III DPR RI. Anggota Komisi III, Abdullah, mendesak TNI tidak berhenti pada pemeriksaan disiplin internal apabila ditemukan unsur tindak pidana.
Ia meminta agar prajurit yang terbukti terlibat diberi sanksi tegas, termasuk pemecatan dan proses pidana sesuai ketentuan hukum militer maupun hukum yang berlaku.
Abdullah juga menyoroti dugaan intimidasi dan kekerasan terhadap enam santri. Menurut dia, tindakan tersebut tidak bisa dipandang hanya sebagai pelanggaran etik atau disiplin biasa.
Selain penegakan hukum, ia meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan TNI dan pihak pesantren untuk memastikan para korban memperoleh pendampingan serta pemulihan fisik dan psikologis.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa lingkungan pendidikan harus terlindungi dari segala bentuk kekerasan.
Proses hukum yang transparan dan perlindungan terhadap korban menjadi penting agar penanganan perkara tidak berhenti pada permintaan maaf, tetapi juga menghasilkan pertanggungjawaban sesuai hasil pembuktian.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Bowo)
