JurnalLugas.Com – Status sebagai kepala daerah tidak boleh menjadi alasan bagi siapa pun untuk memperoleh perlakuan istimewa di hadapan hukum.
Prinsip itu menjadi sorotan Komisi III DPR RI setelah muncul laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menangani perkara tersebut secara serius, objektif, dan tanpa intervensi.
Ia menegaskan penyidik harus mengusut laporan tersebut berdasarkan bukti, bukan mempertimbangkan jabatan pihak yang dilaporkan.
Habiburokhman meminta Kapolda NTT beserta jajarannya proaktif menuntaskan penanganan perkara. Menurut dia, tidak boleh ada kompromi dalam proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana kekerasan seksual.
“Jangan ada ruang kompromi bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual,” tegas Habiburokhman dalam keterangannya, Sabtu, 14 November 2026.
Ia juga mendorong kepolisian mengambil langkah hukum sesuai ketentuan apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup. Termasuk, melakukan penahanan jika persyaratan hukumnya telah terpenuhi demi menjaga kelancaran proses penyidikan.
DPR Soroti Kesetaraan di Hadapan Hukum
Komisi III DPR turut mengingatkan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, jabatan Bupati Kupang tidak boleh menjadi faktor yang menghambat penyelidikan maupun pemeriksaan terhadap pihak terlapor.
Habiburokhman menyatakan komisinya akan mengawal perkembangan perkara tersebut. Jika dugaan tindak pidana terbukti melalui proses pengadilan, ia meminta pelaku dijatuhi hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Sikap tegas juga disampaikan terkait posisi Yosef Lede di Partai Gerindra. Habiburokhman menyebut partainya akan menjatuhkan sanksi pemecatan sebagai kader apabila yang bersangkutan terbukti bersalah.
Ia juga menyatakan akan mendorong proses pemberhentian dari jabatan kepala daerah sesuai mekanisme yang berlaku.
Laporan Sudah Ditangani Polda NTT
Kasus ini bermula dari laporan seorang perempuan berusia 21 tahun yang diterima Polda NTT pada Kamis, 12 November 2026. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.
Berdasarkan keterangan awal yang disampaikan kepolisian, peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi pada Rabu, 11 November 2026, di kompleks rumah dinas di Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
Korban disebut mendatangi lokasi setelah memperoleh informasi mengenai tawaran pekerjaan. Dalam pertemuan itu, korban mengaku mengalami tindakan yang diduga mengarah pada kekerasan seksual oleh pihak terlapor.
Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda NTT, Kombes Pol Nova Irone Surentu, menyampaikan penyidik telah melakukan pemeriksaan awal terhadap korban dan sejumlah saksi.
Polisi juga mengajukan permintaan Visum et Repertum, berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara, serta menyiapkan pendampingan psikologis.
Koordinasi dilakukan pula dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT untuk memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan yang diperlukan.
Tahap berikutnya mencakup pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi tambahan, klarifikasi terhadap pihak terlapor, hingga gelar perkara.
Hingga informasi tersebut disampaikan, Yosef Lede belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan media.
Penanganan perkara ini masih berada pada tahap penyelidikan. Karena itu, dugaan yang dilaporkan harus diuji melalui proses hukum dengan tetap menjamin hak korban, menghormati asas praduga tak bersalah, serta memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Bowo)
