JurnalLugas.Com – Pertumbuhan pinjaman daring (pindar) di Indonesia menghadapi tantangan serius. Di tengah nilai pembiayaan yang mencapai Rp106,48 triliun, rasio pendanaan bermasalah justru meningkat hingga melewati ambang batas 5 persen.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat Tingkat Wanprestasi 90 Hari (TWP90) industri pindar mencapai 5,36 persen pada September 2026.
Angka ini naik dari 4,73 persen pada Agustus 2026 dan jauh lebih tinggi dibandingkan 2,82 persen pada September 2025.
TWP90 merupakan indikator pendanaan yang mengalami keterlambatan pembayaran lebih dari 90 hari setelah jatuh tempo.
Kenaikan rasio tersebut menjadi sinyal bahwa kualitas pembayaran peminjam perlu mendapat perhatian lebih serius.
Kondisi ini mendorong Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) dan Aftech Layanan Pendanaan Digital (Aftech LPD) meminta penyelenggara pindar memperketat penilaian calon peminjam serta pengendalian risiko pembiayaan.
Penyaluran Pinjaman Besar, Risiko Ikut Meningkat
Besarnya pembiayaan yang beredar menunjukkan layanan pinjaman digital masih memiliki peran dalam menyediakan akses dana bagi masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Namun, pertumbuhan penyaluran tidak otomatis mencerminkan kesehatan industri. Ketika kemampuan membayar peminjam tidak diperhitungkan secara cermat, ekspansi pembiayaan justru dapat memperbesar risiko gagal bayar.
Wakil Ketua Umum III Aftech, Felix Aliwarga, menilai penyelenggara pinjaman daring tetap harus menjaga prinsip kehati-hatian meskipun memiliki peran dalam memperluas akses pembiayaan.
“Industri pindar tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (responsible credit) serta pelindungan konsumen,” ujar Felix dalam keterangan tertulis, Sabtu, 14 November 2026.
Data OJK juga memperlihatkan pembiayaan pindar yang masih berjalan atau outstanding mencapai Rp106,48 triliun pada September 2026.
Nilai tersebut tumbuh 17,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, meskipun turun dari Rp106,94 triliun pada Agustus 2026.
Aftech Minta Penilaian Calon Peminjam Diperketat
Ketua Umum Aftech LPD Nucky Poedjiardjo menilai kualitas penilaian kelayakan kredit menjadi salah satu faktor penting untuk menekan pendanaan bermasalah.
Menurut dia, perusahaan pindar perlu memperbaiki kemampuan dalam membaca profil risiko calon peminjam.
Penilaian tidak cukup hanya mempertimbangkan peluang penyaluran dana, tetapi juga harus memastikan kemampuan membayar sesuai kondisi keuangan peminjam.
“Pembiayaan harus diberikan berdasarkan penilaian kemampuan bayar yang memadai,” kata Nucky.
Aftech LPD juga mendorong perusahaan mengurangi penyaluran pada produk pendanaan berisiko tinggi yang berpotensi membebani keuangan peminjam.
Langkah tersebut perlu berjalan bersama penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta edukasi keuangan.
Masyarakat juga perlu memahami kewajiban pembayaran dan risiko sebelum menggunakan layanan pinjaman daring.
OJK Tetapkan Batas TWP90 Maksimal 5 Persen
OJK sebelumnya menegaskan kualitas pendanaan menjadi perhatian dalam pengawasan industri layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI).
Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024, setiap penyelenggara pindar wajib menjaga rasio pendanaan macet atau TWP90 paling tinggi 5 persen.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menyatakan regulator terus mendorong pertumbuhan industri yang sehat dengan memperhatikan kualitas pendanaan dan perlindungan konsumen.
“Perkembangan kualitas pendanaan industri LPBBTI ini terus menjadi perhatian,” ujar Agusman dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK Oktober 2026.
Dengan rasio agregat yang sudah mencapai 5,36 persen, penguatan pengawasan dan manajemen risiko menjadi semakin penting.
Perusahaan tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan penyaluran pinjaman, tetapi juga harus memastikan pembiayaan diberikan kepada pihak yang memiliki kemampuan membayar.
Bagi masyarakat, kenaikan kredit bermasalah ini menjadi pengingat agar tidak mengambil pinjaman melebihi kemampuan keuangan.
Sementara bagi penyelenggara, kualitas pembiayaan dan perlindungan konsumen harus menjadi bagian utama dari keberlanjutan bisnis.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(William)
Dapatkan informasi berita terbaru, aktual dan terpercaya langsung di WhatsApp Anda.
