JurnalLugas.Com – Penanganan penutupan akses jalan di Dusun 7 Simpang Nangka, Desa Lubuk Cuik, Kecamatan Limapuluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara, menuai keberatan dari sejumlah warga.
Mereka menduga dan menilai langkah Pemerintah Desa Lubuk Cuik dalam menangani persoalan tersebut justru lebih banyak menitikberatkan pada warga sekitar yang terdampak penutupan jalan, bukan mengurai awal mula masalah yang memicu polemik.
Penilaian itu muncul setelah pemerintah desa menerbitkan dua undangan musyawarah dengan agenda berbeda.
Undangan pertama menggunakan judul klarifikasi dan ditujukan kepada warga terdampak penutupan jalan. Sementara undangan kedua mencantumkan agenda musyawarah masalah pemagaran lahan.
Menurut warga, rangkaian undangan tersebut terkesan lebih mengarahkan pembahasan pada posisi dan tindakan masyarakat sekitar. Akibatnya, muncul kesan seolah-olah warga yang menggunakan akses jalan justru menjadi pihak yang harus dipersoalkan, sedangkan alasan awal terjadinya konflik belum dibahas secara menyeluruh.
Warga juga mempertanyakan mengapa persoalan penutupan jalan tidak menjadi fokus utama dalam setiap musyawarah. Mereka berharap pemerintah desa tidak membangun kesimpulan yang menempatkan masyarakat sebagai pihak yang bersalah sebelum seluruh rangkaian peristiwa diperiksa dan didengarkan dari berbagai sisi.
Akar Persoalan Dinilai Tidak Menjadi Fokus
Sejumlah warga sebelumnya menyampaikan bahwa persoalan bermula dari aktivitas pemupukan tanaman kelapa sawit menggunakan kotoran ayam broiler yang menimbulkan bau busuk menyengat. Kondisi tersebut disebut memicu keberatan masyarakat di sekitar lokasi.
Selain itu, warga juga mengaitkan polemik dengan persoalan pemasangan tiang listrik PLN di area lahan yang disewa seseorang. Setelah itu, akses jalan yang selama ini digunakan masyarakat ditutup menggunakan seng.
Namun, dalam perkembangan penanganannya, warga menilai perhatian justru bergeser pada persoalan hubungan antara masyarakat dan penyewa lahan. Mereka khawatir narasi yang berkembang seolah-olah penutupan jalan terjadi karena warga melakukan kesalahan terhadap penyewa lahan sawit.
Padahal, menurut warga, persoalan yang seharusnya dijelaskan terlebih dahulu adalah apa yang menjadi pemicu awal konflik, bagaimana proses penutupan akses jalan dilakukan, serta apa dasar dan pertimbangan penutupan tersebut.
Warga menilai pemerintah desa seharusnya menggali seluruh rangkaian kejadian, bukan hanya memusatkan pembahasan pada keberatan atau tindakan warga yang berada di sekitar lokasi.
Atas kondisi itu, muncul dugaan di kalangan warga bahwa penanganan pemerintah desa belum sepenuhnya mencerminkan kepentingan masyarakat umum. Mereka mempertanyakan apakah seluruh pihak telah memperoleh ruang yang sama untuk menjelaskan persoalan dan menyampaikan keberatan.
Warga Minta Bupati Batu Bara Beri Perhatian
Sejumlah warga berharap Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Mereka meminta pemerintah daerah mengevaluasi penanganan masalah oleh pemerintah desa agar tidak terjadi kesan bahwa masyarakat sekitar menjadi pihak yang terus disalahkan.
“Pak Bupati Baharuddin, tolong beri atensi kepada pemerintah Lubuk Cuik, jangan korbankan kepentingan masyarakat umum demi kepentingan lain,” ujar sejumlah warga Dusun 7 Simpang Nangka, Jumat, 6 November 2026.
Warga juga berharap pemerintah desa kembali melihat persoalan dari awal, termasuk keberatan masyarakat terkait aktivitas di lahan sawit, pemasangan tiang listrik, hingga penutupan akses jalan.
Pemerintah Desa Lubuk Cuik diharapkan memberikan klarifikasi atas keberatan warga tersebut, termasuk menjelaskan dasar penutupan akses jalan dan langkah konkret yang akan dilakukan untuk menyelesaikan polemik.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto news)
