JurnalLugas.Com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memiliki jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan SMA yang menjadi polemik.
Yusril menyampaikan pandangan tersebut setelah Gibran menyatakan ingin membuktikan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut Yusril, persoalan itu telah berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang bersifat final.
Pernyataan Yusril sekaligus menjelaskan mengapa Gibran dinilai tidak dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan MA.
“Putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Putusan MA membatalkan surat penyetaraan
Persoalan tersebut berhubungan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada Agustus 2019.
Dalam putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan kasasi Subhan Palal dan menyatakan surat penyetaraan tersebut batal demi hukum.
MA juga memerintahkan pihak kementerian terkait mencabut keputusan yang menjadi objek sengketa.
Yusril menjelaskan, putusan MA memiliki konsekuensi sejak keputusan itu diterbitkan atau dikenal dengan istilah ex tunc.
“Putusan MA itu bersifat ex tunc,” ujar Yusril.
Sementara itu, dalam perkara terpisah, MK menyatakan tidak terdapat bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau diploma luar negeri yang setara dengan pendidikan SMA.
Kedua putusan tersebut menjadi dasar bagi Yusril untuk menyatakan bahwa proses hukum terkait persoalan dokumen pendidikan Gibran telah mencapai tahap akhir di lembaga peradilan tertinggi.
Gibran dinilai tidak memiliki kedudukan mengajukan PK
Yusril juga menjelaskan alasan Gibran tidak dapat mengajukan PK terhadap putusan MA.
Dalam perkara tersebut, pihak yang menjadi tergugat adalah pejabat di lingkungan kementerian yang menerbitkan surat penyetaraan. Gibran bukan pihak tergugat intervensi dalam perkara itu.
Karena tidak berkedudukan sebagai pihak dalam perkara, Yusril menilai Gibran tidak memiliki dasar untuk mengajukan upaya hukum tersebut.
Ia juga menyebut putusan MK tidak menyediakan mekanisme PK. Dengan demikian, menurut Yusril, tidak tersedia jalur hukum lanjutan untuk mengubah putusan yang telah dijatuhkan kedua lembaga tersebut.
Gugatan di PTUN Jakarta ikut menjadi sorotan
Putusan MA juga dinilai berpengaruh terhadap gugatan yang masih bergulir di PTUN Jakarta.
Yusril berpendapat objek sengketa dalam gugatan tersebut berkaitan dengan surat penyetaraan yang telah dibatalkan MA.
Jika kementerian sudah melaksanakan putusan dengan mencabut surat tersebut, keberadaan objek sengketa menjadi persoalan tersendiri.
“Apalagi yang mau disengketakan?” kata Yusril.
Ia memperkirakan PTUN dapat menghentikan pemeriksaan perkara apabila objek yang disengketakan sudah tidak ada lagi setelah putusan MA dilaksanakan.
Namun, kelanjutan perkara di PTUN tetap menjadi kewenangan majelis hakim yang memeriksanya.
Pembuktian personal berbeda dengan proses hukum
Yusril membedakan upaya menjelaskan dokumen pendidikan secara pribadi dengan pembuktian dalam proses peradilan.
Menurut dia, penjelasan mengenai dokumen dapat disampaikan melalui komunikasi personal. Akan tetapi, apabila persoalan yang diperdebatkan menyangkut keputusan administrasi negara, penyelesaiannya harus mengikuti mekanisme hukum.
Yusril menyatakan pemerintah memilih bersikap pasif terhadap perkembangan polemik tersebut, termasuk dinamika politik yang muncul di DPR.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto news)
