JurnalLugas.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperluas penelusuran dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.
Dalam dua hari, 9–10 November 2026, penyidik menggeledah enam lokasi yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Penggeledahan menyasar dua kantor satuan kerja di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara, rumah dua kontraktor, kediaman mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, serta rumah mantan kepala satuan kerja BBPJN Sumut.
Dari kegiatan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik untuk mendukung proses penyidikan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya penyitaan barang bukti dalam rangkaian penggeledahan tersebut.
“Ditemukan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen,” kata Budi, Rabu 11 November 2026.
Dua kantor pemerintah dan empat rumah diperiksa
Dua kantor yang digeledah adalah Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I BBPJN Sumut dan Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut.
Sementara empat lokasi lainnya merupakan rumah dua kontraktor proyek jalan, mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, dan mantan Kepala Satker BBPJN Sumut.
Pemeriksaan terhadap lokasi-lokasi tersebut menunjukkan penyidik sedang menelusuri berbagai pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek, baik dari unsur pemerintah maupun swasta.
Meski demikian, KPK belum membeberkan secara terperinci dokumen dan data elektronik yang ditemukan.
Hubungan barang bukti tersebut dengan dugaan tindak pidana masih menjadi bagian dari pendalaman penyidikan.
Kasus bermula dari OTT Juni 2025
Perkara dugaan korupsi proyek jalan Sumut pertama kali mencuat setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 26 Juni 2025.
Dua hari berselang, KPK mengumumkan lima tersangka, yakni mantan Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Rasuli Efendi Siregar, Heliyanto, Muhammad Akhirun, dan Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang.
Kasus awal tersebut berkaitan dengan enam proyek pembangunan jalan, yang terdiri atas empat proyek di lingkungan Dinas PUPR Sumut dan dua proyek pada Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.
Nilai keseluruhan proyek yang menjadi objek perkara awal mencapai sekitar Rp231,8 miliar.
Delapan tersangka tambahan ikut terseret
Pengusutan perkara kemudian berkembang ke lingkungan BBPJN Sumut. KPK menetapkan delapan tersangka tambahan pada September 2026 dan mengumumkan identitas mereka pada Oktober 2026.
Para tersangka berasal dari jajaran mantan kepala balai, kepala satuan kerja, hingga pejabat pembuat komitmen (PPK).
Mereka adalah Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, Dicky Erlangga, Rahmad Parulian, Munson Ponter Paulus Hutauruk, Faisal, Heri Handoko, T. Rahmatsyah Putra, dan Manaek Manalu.
Pada 22 Oktober 2026, KPK menahan tujuh dari delapan tersangka tambahan tersebut. Satu tersangka, Dicky Erlangga, belum menjalani pemeriksaan sesuai jadwal saat itu sehingga pemeriksaannya direncanakan kembali.
KPK masih mendalami barang bukti
Penggeledahan terbaru menjadi bagian dari upaya penyidik memperkuat bukti dalam perkara yang telah berkembang sejak 2025.
Dokumen dan barang bukti elektronik yang diamankan dapat membantu mengungkap hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek. Namun, KPK belum mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Agus Sitorus)
