JurnalLugas.Com – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI resmi menyepakati penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno fraksi pada Rabu, 11 November 2026.
Ketua Fraksi PDIP DPR, Utut Adianto, mengatakan kesepakatan itu merupakan sikap bersama setelah seluruh anggota fraksi membahas langkah politik yang akan ditempuh melalui mekanisme konstitusi.
Dari total 110 anggota Fraksi PDIP di DPR, sebanyak 102 orang hadir dalam rapat. Delapan anggota lainnya tidak mengikuti pertemuan karena izin atau sakit.
Utut menegaskan, fraksinya telah menentukan pilihan untuk membawa persoalan tersebut melalui hak konstitusional DPR.
“Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan Hak Menyatakan Pendapat,” kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Seluruh anggota disiapkan untuk mendukung langkah fraksi
Utut menyebut seluruh 110 anggota Fraksi PDIP siap dikerahkan apabila diperlukan dalam proses pengajuan HMP kepada pimpinan DPR.
Ia menegaskan keputusan tersebut bukan sikap perorangan, melainkan hasil kesepakatan internal fraksi. Pembahasannya juga merujuk pada Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Meski demikian, PDIP belum menetapkan tanggal pengajuan resmi. Utut mengatakan langkah berikutnya akan dikoordinasikan melalui pimpinan DPR dan Badan Musyawarah (Bamus).
“Kita harus ke pimpinan DPR,” ujar Utut.
Dengan demikian, keputusan politik di internal PDIP sudah diambil, tetapi proses formal di parlemen masih harus mengikuti tahapan dan persyaratan yang berlaku.
PDIP Klaim tidak menghalangi Gibran menempuh jalur hukum
Di tengah keputusan tersebut, Utut memastikan PDIP tidak bermaksud menghalangi Gibran apabila ingin memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum, termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menurut Utut, hak setiap orang untuk menempuh proses hukum tetap harus dihormati, meskipun partainya memilih menggunakan mekanisme politik di DPR.
“Terhadap hak orang per orang, termasuk itu kita tidak pernah menghalangi,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan agar perbedaan sikap politik tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat. Utut meminta seluruh pihak menjaga persaudaraan dan menjalani proses yang ada secara damai.
Polemik ijazah Gibran merembet ke parlemen
Wacana penggunaan HMP menguat setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
Putusan tersebut kemudian memunculkan desakan agar DPR menggunakan hak konstitusionalnya untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi juga telah menyampaikan dukungan terhadap usulan HMP.
Ketua DPR Puan Maharani membenarkan pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan tersebut dan menyatakan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme konstitusi.
Di sisi lain, Gibran sebelumnya menyampaikan niat untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya penyampaian niat tersebut. Namun, Istana juga menyatakan menghormati proses politik yang menjadi hak DPR.
“Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri,” kata Prasetyo.
Perkembangan ini membuat polemik dokumen pendidikan Gibran memasuki babak baru. Selain upaya pembuktian melalui jalur hukum yang disampaikan Gibran, DPR kini menghadapi kemungkinan pembahasan HMP setelah PDIP menyatakan sikap resmi fraksinya.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Catur)
