JurnalLugas.Com – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki tahap baru setelah 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), Rabu, 11 November 2026.
Usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR dan dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026. Namun, dukungan 120 anggota dewan belum berarti Gibran langsung diberhentikan dari jabatannya.
HMP merupakan bagian dari mekanisme konstitusional yang harus melewati sejumlah tahapan di DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), hingga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan usulan tersebut akan diproses melalui rapat pimpinan DPR sebelum diteruskan ke Badan Musyawarah (Bamus) atau rapat konsultasi pengganti Bamus.
“Di rapat paripurna ini akan kami teruskan,” kata Saan saat memberikan keterangan di kompleks parlemen, Jakarta.
Delapan fraksi mengusulkan HMP
Sebanyak 120 anggota DPR yang menandatangani usulan HMP berasal dari delapan fraksi. Rinciannya, PDIP 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, NasDem 19 orang, PKB 18 orang, PKS 28 orang, PAN satu orang, dan Demokrat 18 orang.
Menurut Saan, usulan tersebut berkaitan dengan penilaian bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden, yang dikaitkan dengan polemik dokumen pendidikan.
Dasar penggunaan hak tersebut merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Ketentuan itu mengatur hak DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden, termasuk apabila dinilai tidak lagi memenuhi syarat untuk menduduki jabatan.
Tahap pertama: DPR membahas dan mengambil keputusan
Setelah usulan diterima dan masuk agenda DPR, proses berikutnya adalah pembahasan melalui mekanisme kelembagaan.
Usulan HMP harus mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna dengan ketentuan kuorum dan dukungan suara sebagaimana diatur dalam UU MD3 dan UUD 1945.
Apabila disetujui, DPR dapat membentuk panitia khusus (pansus) untuk melakukan pembahasan dan penyelidikan terhadap materi yang menjadi dasar pendapat tersebut.
Pansus memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menjalankan tugasnya. Hasil pembahasan kemudian dibawa ke rapat paripurna DPR untuk diputuskan.
Dengan demikian, penandatanganan usulan oleh 120 anggota DPR belum dapat disamakan dengan keputusan resmi lembaga untuk memberhentikan wakil presiden.
Tahap kedua: Mahkamah Konstitusi memeriksa
Jika DPR memutuskan meneruskan pendapatnya, proses selanjutnya masuk ke Mahkamah Konstitusi.
MK bertugas memeriksa dan memutus apakah dugaan pelanggaran atau alasan pemberhentian yang diajukan DPR terbukti secara hukum.
Pemeriksaan tidak cukup hanya berdasarkan pernyataan atau perbedaan pandangan politik. MK harus menilai bukti serta alasan konstitusional yang menjadi dasar permohonan.
Dalam mekanisme Pasal 7B UUD 1945, MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR paling lama 90 hari setelah permintaan diterima.
Tahap ini menjadi penting karena keputusan politik DPR harus diuji melalui proses hukum sebelum dapat diteruskan ke lembaga yang berwenang mengambil keputusan akhir.
Tahap ketiga: MPR menentukan pemberhentian
Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian wakil presiden kepada MPR.
MPR kemudian wajib menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 30 hari setelah menerima usulan tersebut.
Dalam sidang itu, Gibran diberi kesempatan menyampaikan penjelasan terkait usul pemberhentiannya.
Keputusan MPR memiliki persyaratan kehadiran dan persetujuan yang ketat. Sidang harus dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota MPR, sedangkan keputusan pemberhentian harus disetujui minimal dua pertiga anggota yang hadir.
Artinya, sekalipun DPR telah menyampaikan pendapat dan MK membenarkan permohonannya, pemberhentian tetap membutuhkan keputusan MPR sesuai ketentuan konstitusi.
Proses HMP tidak otomatis memakzulkan Gibran
Pakar hukum tata negara Titi Anggraini sebelumnya menjelaskan bahwa proses pemberhentian presiden maupun wakil presiden tidak bisa dilakukan secara sepihak.
“Prosesnya tidak bisa dilakukan secara sepihak atau langsung, melainkan harus melalui tiga lembaga secara berurutan: DPR, Mahkamah Konstitusi, lalu MPR,” kata Titi.
Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa pengajuan HMP baru menjadi pintu awal dari proses panjang yang melibatkan mekanisme politik dan pemeriksaan hukum.
Karena itu, agenda paripurna DPR pada Kamis menjadi tahapan penting untuk menentukan kelanjutan usulan tersebut, bukan keputusan akhir mengenai posisi Gibran sebagai wakil presiden.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto news)
