JurnalLugas.Com – Rencana pembentukan Dana Cadangan Pesangon (DCP) untuk menjamin hak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menunggu aturan teknis.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan mengelola dana tersebut.
Klarifikasi ini sekaligus membantah informasi yang beredar bahwa pengusaha sudah diwajibkan menyetorkan dana pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga pengelola DCP.
“Tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,” kata Indah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu, 14 November 2026.
Dengan demikian, penyebutan Danantara ataupun Kemnaker sebagai pihak yang akan menerima setoran dana pesangon belum memiliki dasar penetapan resmi.
UU Sudah Mengatur Kewajiban Pencadangan Pesangon
Dana Cadangan Pesangon merupakan skema baru yang diatur dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Aturan tersebut mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan sebagai sumber pembayaran hak pekerja ketika mengalami PHK.
Tujuannya memastikan pekerja tetap memperoleh haknya meskipun perusahaan menghadapi persoalan keuangan.
Dalam ketentuan tersebut, dana cadangan pesangon harus dikelola oleh lembaga pemerintah. Namun, undang-undang belum menetapkan secara langsung nama lembaga yang akan menjalankan tugas tersebut.
Ada pula pengecualian bagi pengusaha pada usaha mikro dan kecil dari kewajiban penyediaan dana cadangan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.
Aturan Teknis Masih Disusun
Indah menjelaskan, pelaksanaan kebijakan DCP membutuhkan peraturan turunan yang mengatur mekanisme secara lebih terperinci.
Materi yang masih harus dirumuskan mencakup tata cara pengelolaan dana, tata kelola kelembagaan, sumber pendanaan, organisasi pengelola, hingga mekanisme pertanggungjawaban.
Pemerintah berencana mengawali penyusunan aturan melalui penjaringan aspirasi atau konsultasi publik dengan melibatkan pengusaha, pekerja, buruh, serta pemangku kepentingan lainnya.
Menurut Indah, pembahasan harus dilakukan secara menyeluruh agar perlindungan pekerja tetap berjalan tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha.
“Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan,” ujarnya.
Karena itu, perusahaan belum dapat berpedoman pada informasi yang menyebutkan adanya lembaga tertentu sebagai penerima setoran DCP sebelum pemerintah mengeluarkan keputusan resmi.
DCP Ditujukan Melindungi Pekerja Saat Terkena PHK
Pembentukan DCP dilatarbelakangi persoalan pembayaran pesangon yang kerap muncul ketika perusahaan mengalami kebangkrutan atau kesulitan keuangan.
Dalam kondisi tertentu, pekerja yang kehilangan pekerjaan justru kesulitan memperoleh hak pesangon karena perusahaan tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya.
Melalui sistem pencadangan, pengusaha diharapkan telah memperhitungkan potensi kewajiban pesangon sejak awal hubungan kerja bagi pekerja dengan status perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).
Dengan demikian, ketersediaan dana untuk memenuhi hak pekerja tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi keuangan perusahaan ketika PHK terjadi.
Meski demikian, penerapan sistem tersebut masih memerlukan kepastian aturan, terutama mengenai kapan kewajiban mulai berlaku, bagaimana dana dihimpun, serta bagaimana perlindungan terhadap dana yang sudah lebih dahulu dicadangkan perusahaan.
Kemnaker mengimbau pengusaha dan pekerja tidak mudah mempercayai informasi yang belum terkonfirmasi.
Perkembangan mengenai lembaga pengelola maupun mekanisme penyetoran DCP akan disampaikan pemerintah setelah proses pembahasan dan penetapan aturan pelaksana selesai.
Kepastian tersebut penting karena dana cadangan pesangon dirancang untuk memastikan hak akibat PHK tetap terlindungi.
Sementara bagi perusahaan, kejelasan mekanisme menjadi dasar untuk menyiapkan kewajiban keuangan tanpa salah mengikuti informasi yang belum resmi.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(William)
Dapatkan informasi berita terbaru, aktual dan terpercaya langsung di WhatsApp Anda.
