Prabowo Menteri hingga Jenderal Bisa Dibeli, Klaim Tak Takut Tekanan

JurnalLugas.Com – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan peringatan keras mengenai praktik dugaan pembelian pejabat negara oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ia menyebut posisi menteri, jenderal, bahkan presiden bisa menjadi sasaran upaya suap.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026.

Bacaan Lainnya

Di hadapan peserta acara, Prabowo mengaitkan persoalan tersebut dengan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Ia menilai sumber daya yang dimiliki Indonesia belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat karena sebagian keuntungan dari pengelolaannya justru dibawa ke luar negeri.

Presiden juga menyoroti pihak-pihak yang memperoleh fasilitas dan izin usaha dari pemerintah, tetapi kemudian tidak mengembalikan manfaat ekonomi secara optimal kepada masyarakat Indonesia.

Prabowo Singgung Dugaan Pembelian Pejabat

Dalam pidatonya, Prabowo mengaku prihatin melihat adanya pemimpin yang menurutnya bersedia menerima sogokan atau dipengaruhi kepentingan tertentu.

“Saya harus melihat pemimpin-pemimpin kita mau disogok, mau dibeli. Menteri dibeli, jenderal dibeli, presiden mau dibeli,” kata Prabowo.

Ia mempertanyakan kondisi tersebut karena pejabat negara seharusnya menjalankan amanah untuk kepentingan masyarakat, bukan mengikuti kepentingan pihak yang memiliki kekuatan finansial.

Namun, dalam pernyataan yang disampaikan di forum tersebut, Prabowo tidak menyebutkan identitas pihak yang diduga berupaya membeli pejabat maupun mengungkap kasus tertentu sebagai bukti tudingannya.

Karena itu, pernyataan tersebut merupakan peringatan dan pandangan Presiden mengenai praktik korupsi serta pengaruh kepentingan ekonomi terhadap kekuasaan.

Mengaku Tak Gentar Meski Diancam Demonstrasi

Prabowo juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak akan mundur apabila menghadapi tekanan karena menolak mengikuti keinginan pihak-pihak yang berusaha memengaruhi pemerintah.

Ia menyebut kemungkinan adanya upaya menggoyahkan posisinya, termasuk melalui demonstrasi yang berpotensi berkembang menjadi kerusuhan.

“Disangka saya gentar? Saya tidak akan gentar saudara-saudara sekalian!” ujarnya.

Presiden kemudian mengingatkan pengalaman masa lalunya sebagai prajurit. Menurut dia, sejak masih berpangkat letnan dan belum memiliki kekayaan, dirinya telah siap menghadapi risiko dalam menjalankan tugas.

Pernyataan itu disampaikan untuk menegaskan sikapnya menghadapi tekanan yang menurutnya mungkin muncul ketika pemerintah berusaha memperbaiki sistem pengelolaan kekayaan negara.

Kekayaan Alam dan Izin Usaha Jadi Sorotan

Selain membahas dugaan suap terhadap pejabat, Prabowo menyoroti pengelolaan sumber daya alam, termasuk pemberian Hak Guna Usaha (HGU), Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan izin usaha lainnya.

Ia mempertanyakan mengapa pihak yang telah memperoleh berbagai fasilitas dari negara justru membawa keuntungan usahanya ke luar negeri.

Menurut Prabowo, persoalan tersebut berkaitan dengan sistem ekonomi yang harus diperbaiki agar kekayaan nasional dapat dinikmati lebih luas oleh masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang dibutuhkan dunia, mulai dari mineral hingga berbagai komoditas strategis. Karena itu, pengelolaannya harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

Prabowo juga mengajak tokoh agama dan kalangan intelektual untuk ikut melihat persoalan tersebut, bukan hanya dari sisi kebijakan, tetapi juga dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Klaim Dukungan dari Muhammadiyah, NU hingga Petani

Di tengah pernyataan mengenai tekanan politik, Prabowo mengklaim memperoleh dukungan dari sejumlah kelompok masyarakat.

Ia menyebut Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), petani, dan nelayan berada di belakangnya.

Presiden menyampaikan bahwa dukungan tersebut menjadi bagian dari keyakinannya untuk tetap menjalankan sumpah jabatan kepada rakyat Indonesia.

Ia juga menegaskan pemerintah akan berupaya memperbaiki sistem yang dinilai keliru agar kekayaan negara tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Pernyataan Prabowo di Palu memperlihatkan bahwa agenda pemberantasan praktik korupsi dan pembenahan pengelolaan sumber daya alam menjadi pesan yang ingin ditekankan pemerintah.

Namun, realisasi komitmen tersebut tetap membutuhkan langkah konkret, penegakan hukum yang transparan, serta pembuktian terhadap setiap dugaan pelanggaran.

Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com

(Soefriyanto news)

Tombol Google News - JurnalLugas
Baca Juga  Pelantikan 270 Kepala Daerah oleh Presiden Prabowo Bulan Depan di Istana

Pos terkait