MA Batalkan Vonis Bebas Isak Settu, Kasus HAM Berat Paniai

JurnalLugas.Com – Mahkamah Agung (MA) membatalkan vonis bebas Mayor Infanteri (Purn) Isak Settu dalam perkara pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, yang terjadi pada 7–8 Desember 2014.

Melalui putusan kasasi, MA menyatakan Isak terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman lima tahun penjara.

Bacaan Lainnya

Putusan tersebut sekaligus mengubah hasil persidangan di Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar yang sebelumnya membebaskan Isak pada 8 Desember 2022.

Berdasarkan informasi dalam laman Kepaniteraan Mahkamah Agung, kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum dikabulkan.

Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dan kedua.

Perkara dengan nomor 12000 K/Pid.Sus-HAM/2026 itu diputus pada 10 November 2026. Majelis hakim dipimpin Prof Yanto dengan empat hakim anggota, yakni Moh. Puguh Haryogi, Erwin Partogi Pasaribu, Roki Panjaitan, dan Sutarjo.

Baca Juga  Tanggapi Kisruh Putusan MA Mahfud MD Ya Sudahlah Lakukan Apa Saja Yang Kau Mau

Selain pidana penjara lima tahun, MA juga membebankan pembayaran kompensasi kepada para korban atau keluarga korban.

Besarannya disesuaikan dengan kondisi korban dalam peristiwa tersebut.

Rinciannya, keluarga korban meninggal dunia berhak menerima kompensasi Rp250 juta untuk masing-masing korban.

Korban luka berat mendapat Rp210 juta, luka sedang Rp115 juta, sedangkan korban luka ringan memperoleh Rp75 juta per orang.

Empat warga meninggal dalam tragedi Paniai

Perkara ini berkaitan dengan peristiwa pembubaran unjuk rasa masyarakat di Kabupaten Paniai pada 8 Desember 2014.

Insiden tersebut mengakibatkan empat warga meninggal dunia dan 10 orang lainnya mengalami luka-luka.

Peristiwa itu terjadi setelah masyarakat memprotes dugaan pemukulan warga oleh aparat sehari sebelumnya.

Aksi kemudian berujung pada pembubaran massa oleh personel TNI dan Polri.

Isak Settu merupakan terdakwa tunggal dalam persidangan kasus pelanggaran HAM berat tersebut. Saat peristiwa berlangsung, ia bertugas sebagai perwira penghubung di Kodim 1705/Paniai.

Sebelum putusan kasasi, jaksa menuntut Isak dengan pidana penjara selama 10 tahun.

Baca Juga  PT DKI Jakarta Perberat Vonis Harvey Moeis Menjadi 20 Tahun Penjara

Namun, majelis hakim Pengadilan HAM Makassar pada Desember 2022 menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran HAM berat sesuai dakwaan.

Putusan bebas tersebut kemudian diajukan kasasi oleh jaksa hingga akhirnya dibatalkan Mahkamah Agung.

Putusan terbaru ini menjadi perkembangan penting dalam penanganan perkara Paniai yang telah berlangsung lebih dari satu dekade sejak peristiwa terjadi.

MA tidak hanya menjatuhkan pidana penjara, tetapi juga menetapkan kewajiban kompensasi bagi para korban.

Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com

(Catur)

Tombol Google News - JurnalLugas

Pos terkait