JurnalLugas.Com – Rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset pada 19 November 2026 mendapat sorotan dari kelompok masyarakat sipil.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai DPR belum transparan karena draf resmi dan naskah akademik yang menjadi dasar pembahasan belum dapat diakses masyarakat.
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menyebut kondisi tersebut membuat publik kesulitan mengawasi proses pembentukan undang-undang.
Padahal, aturan yang sedang dibahas berkaitan dengan kewenangan negara untuk merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana.
Ibrahim juga mempertanyakan pelaksanaan rapat dengar pendapat umum apabila masyarakat tidak bisa membaca dokumen yang sedang dibahas.
Menurutnya, forum konsultasi publik tidak akan berjalan efektif jika peserta tidak mengetahui materi dan perubahan pasal dalam rancangan undang-undang.
“Rapat dengan banyak kelompok masyarakat tetap tidak bermakna jika naskah RUU dan naskah akademiknya tidak bisa dibaca publik.” katanya Rabu 18 November 2026.
Kritik tersebut disampaikan setelah Koalisi Advokasi Perampasan Aset, yang melibatkan ICW dan Transparency International Indonesia (TII), melayangkan somasi kepada pimpinan DPR dan Ketua Komisi III DPR RI.
Koalisi meminta DPR membuka draf terbaru, naskah akademik, serta Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Mereka menilai masyarakat harus memiliki akses terhadap dokumen resmi agar dapat memberikan masukan berdasarkan substansi yang benar-benar dibahas.
Ibrahim juga mengungkapkan bahwa setelah somasi disampaikan, pihaknya masih berupaya menemukan naskah resmi yang dipublikasikan DPR.
Ia mengingatkan pentingnya keterbukaan untuk mencegah munculnya ketentuan yang tidak diketahui publik dalam proses penyusunan akhir.
DPR mengklaim masukan masyarakat telah dihimpun
Di tengah kritik tersebut, DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama RUU Perampasan Aset pada Rabu, 18 November 2026.
Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan bahwa pembahasan telah mencakup 397 Daftar Inventarisasi Masalah. Jumlah tersebut terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Habiburokhman mengatakan berbagai masukan masyarakat dan ahli turut dihimpun selama pembahasan. Ia menjelaskan, “Aspirasi publik dan pendapat para ahli menjadi bahan untuk memperkaya rancangan agar aturan ini lebih partisipatif dan berkeadilan.”
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat Komisi III DPR bersama pemerintah yang menyepakati RUU dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua dalam rapat paripurna.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat meminta persetujuan anggota Komisi III dan pemerintah. Seluruh fraksi menyatakan setuju untuk membawa rancangan tersebut ke tahap pengambilan keputusan berikutnya.
RUU Perampasan Aset mengatur sejumlah materi penting, termasuk kriteria aset yang dapat dirampas, mekanisme perampasan tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu, serta pengelolaan aset hasil tindak pidana.
Rancangan tersebut juga memuat ketentuan mengenai pengawasan, perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik, dan pengembalian aset kepada korban.
Karena menyangkut hak kepemilikan warga, substansi aturan tersebut membutuhkan pengawasan dan kepastian hukum.
Publik perlu mengetahui bagaimana mekanisme perampasan dilakukan, siapa yang berwenang, serta bagaimana jalur keberatan dapat digunakan apabila terjadi sengketa.
Dengan jadwal pengambilan keputusan pada 19 November 2026, perdebatan mengenai RUU Perampasan Aset tidak hanya menyangkut target pengesahan.
Keterbukaan dokumen dan kesempatan masyarakat mengawasi proses legislasi juga menjadi persoalan yang disorot kelompok antikorupsi.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto news)

Dapatkan informasi berita terbaru, aktual dan terpercaya langsung di WhatsApp Anda.






