ICJ Myanmar Lakukan Genosida terhadap Rohingya, Putusan Tak Bisa Banding

JurnalLugas.Com – Perjuangan panjang masyarakat Rohingya mencari keadilan internasional memasuki babak penting setelah Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) menyatakan Myanmar terbukti melakukan genosida terhadap kelompok Muslim Rohingya dalam operasi militer di Negara Bagian Rakhine pada 2017.

Putusan yang dibacakan di Den Haag, Belanda, Kamis, 19 November 2026, menjadi keputusan bersejarah karena untuk pertama kalinya ICJ menyatakan sebuah negara bertanggung jawab atas tindakan genosida.

Bacaan Lainnya

Perkara tersebut bermula dari gugatan Gambia terhadap Myanmar pada 2019. Gambia menilai pemerintah Myanmar melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida 1948 karena gagal mencegah dan menghukum tindakan pemusnahan terhadap masyarakat Rohingya.

Dalam putusannya, majelis hakim menyimpulkan bahwa tindakan pasukan keamanan Myanmar terhadap Rohingya bukan sekadar pelanggaran dalam operasi keamanan, melainkan memenuhi unsur genosida sebagaimana diatur dalam konvensi internasional.

Presiden ICJ Yuji Iwasawa menyampaikan bahwa pengadilan menemukan Myanmar telah melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya di wilayah utara Rakhine.

Baca Juga  ASEAN Murka Serangan Udara RS Mrauk-U Myanmar, Puluhan Warga Sipil Tewas

Bukti yang diperiksa pengadilan mencakup pembunuhan terhadap ribuan warga sipil, kekerasan seksual secara meluas, tindakan brutal terhadap anak-anak hingga serangan terhadap masyarakat yang berusaha menyelamatkan diri menuju Bangladesh.

ICJ juga menilai terdapat niat untuk menghancurkan sebagian besar kelompok Rohingya di Myanmar. Unsur niat tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam pembuktian kejahatan genosida.

Dampak operasi militer 2017 sangat besar. Lebih dari 700.000 warga Rohingya terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka dan mengungsi ke Bangladesh. Banyak di antara mereka kehilangan keluarga, rumah, serta harta benda.

Putusan ICJ tidak hanya menetapkan tanggung jawab Myanmar, tetapi juga memuat sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan negara tersebut.

Myanmar diperintahkan mengambil langkah efektif untuk menyelidiki pihak-pihak yang diduga terlibat dalam tindakan genosida. Jika ditemukan dasar hukum yang cukup, mereka harus diproses dan dihukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengadilan juga mewajibkan Myanmar memberikan jaminan agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi, sekaligus memastikan perlindungan terhadap masyarakat Rohingya.

Salah satu poin penting lainnya adalah pemulihan hak para pengungsi. Myanmar harus mengambil langkah untuk memungkinkan warga Rohingya yang terusir kembali ke tempat tinggal mereka secara aman, sukarela, dan bermartabat, termasuk memulihkan penyatuan keluarga yang terpisah.

Baca Juga  Tentara Arakan Etnis Buddha Ancaman Baru Rohingya Nay San Lwin Sama Penindasan Militer Myanmar

Selain itu, Myanmar diwajibkan memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami kelompok Rohingya dan para anggotanya. Besaran serta mekanisme pembayaran ganti rugi akan ditentukan dalam tahapan persidangan berikutnya.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyambut putusan tersebut dan menegaskan bahwa keputusan pengadilan merupakan pengakuan penting terhadap penderitaan korban.

“Putusan ini merupakan pengakuan kuat bagi para korban genosida Rohingya,” demikian pernyataan Guterres pada 19 November 2026.

Guterres juga menegaskan putusan ICJ bersifat final dan mengikat sehingga Myanmar berkewajiban melaksanakannya.

Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com

(Handoko)

Tombol Google News - JurnalLugas

Pos terkait