Alasan Harta Tak Wajar Pejabat Tak Masuk UU Perampasan Aset

JurnalLugas.Com – Undang-Undang Perampasan Aset yang disahkan DPR pada 19 November 2026 tidak mengatur secara khusus peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak wajar atau illicit enrichment.

DPR menyebut keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hak asasi manusia (HAM) dan karakter undang-undang yang lebih berfokus pada mekanisme hukum acara.

Bacaan Lainnya

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan, pembahasan mengenai illicit enrichment menghadirkan perbedaan pandangan.

Sebagian pihak mendukung agar peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya diatur dalam UU Perampasan Aset.

Namun, terdapat pula kelompok masyarakat dan ahli yang mempersoalkan ketentuan tersebut dari sisi HAM.

Habiburokhman mengatakan DPR telah menampung berbagai masukan sebelum mengambil keputusan. Ia mengungkapkan bahwa dalam pembahasan tersebut terdapat banyak pihak yang menyampaikan keberatan terhadap penerapan konsep itu.

“Ada mendukung, banyak yang menolak,” ujar Habiburokhman seusai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Selain menyerap aspirasi, DPR mengaku membandingkan penerapan illicit enrichment di sejumlah negara. Habiburokhman menyebut Amerika Serikat dan Inggris tidak menerapkan ketentuan tersebut.

Ia juga menyinggung Jerman, yang menurut penjelasannya pernah menggagalkan pengaturan serupa melalui putusan Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan HAM.

DPR juga menerima masukan dari sedikitnya 15 elemen yang secara khusus menyampaikan pandangan mengenai persoalan tersebut.

Habiburokhman menyatakan, pertimbangan itu menjadi bagian dari alasan Panitia Kerja tidak memasukkan illicit enrichment ke dalam undang-undang.

Faktor berikutnya berkaitan dengan ruang lingkup regulasi. Habiburokhman menjelaskan UU Perampasan Aset disusun sebagai undang-undang formil, yakni mengatur tata cara dan prosedur hukum dalam proses perampasan aset.

Dengan sifat tersebut, regulasi ini tidak dirancang untuk menetapkan norma pidana atau jenis penghukuman baru. Ia menegaskan UU tersebut bukan aturan materiil yang memuat ketentuan pemidanaan.

“Jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman,” kata Habiburokhman.

Dalam kesempatan yang sama, Habiburokhman turut menjelaskan pembentukan badan pengelola aset dan badan pengawas perampasan aset.

Menurut dia, pemisahan pengelolaan dari aparat penegak hukum diperlukan untuk menghindari benturan kepentingan.

Ia menilai aparat yang bertugas merampas aset tidak semestinya sekaligus menjadi pihak yang mengelolanya.

Kondisi tersebut dikhawatirkan menimbulkan kepentingan yang tidak sejalan dengan tujuan penegakan hukum.

Adapun badan pengawas disiapkan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Pengawasan diperlukan agar mekanisme perampasan aset tidak digunakan untuk menekan lawan politik ataupun memeras masyarakat.

Tidak diaturnya illicit enrichment menjadi salah satu catatan dalam undang-undang yang baru disahkan tersebut.

Konsep ini berkaitan dengan peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak sebanding dengan penghasilan sah dan tidak dapat diterangkan sumber perolehannya.

Keputusan DPR menunjukkan bahwa ketentuan mengenai kekayaan pejabat yang tidak wajar belum dimasukkan sebagai pengaturan tersendiri dalam UU Perampasan Aset.

DPR menyampaikan bahwa pertimbangan HAM dan batas ruang lingkup hukum acara menjadi dasar keputusan tersebut.

Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com

(Soefriyanto news)

Tombol Google News - JurnalLugas
Baca Juga  Anggota DPR Pembebasan Koruptor Adalah Hak Setya Novanto

Pos terkait