JurnalLugas.Com – Pemerintah resmi mengumumkan pemberlakuan diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi pelanggan rumah tangga dengan daya hingga 1.300 VA. Kebijakan ini berlaku mulai 5 Juni hingga 31 Juli 2025, sebagai bagian dari strategi stimulus ekonomi nasional kuartal II tahun 2025.
Kebijakan diskon listrik tersebut menjadi bagian dari langkah konkret pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya selama periode libur sekolah dan jelang semester kedua. “Seluruh program stimulus ekonomi ini akan dimulai serentak pada 5 Juni 2025,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Menurut Susiwijono, keputusan ini merupakan hasil dari Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat menteri yang digelar Jumat (23/5) lalu, dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian. Rakortas tersebut turut dihadiri oleh sejumlah menteri, wakil menteri, serta pimpinan dan perwakilan dari kementerian/lembaga terkait.
79,3 Juta Rumah Tangga Akan Nikmati Diskon
Diskon tarif listrik ini menyasar lebih dari 79 juta pelanggan rumah tangga di seluruh Indonesia. Pemerintah mengadopsi skema serupa seperti program subsidi pada awal tahun, tepatnya Januari hingga Februari 2025. Tujuan utama program ini adalah meringankan beban pengeluaran rumah tangga serta menjaga kestabilan konsumsi dalam negeri.
Koordinasi pelaksanaan program diskon ini akan dilakukan lintas instansi, melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, serta PT PLN (Persero). Kementerian ESDM akan segera menindaklanjuti kebijakan ini dengan menyusun Keputusan Menteri guna pelaksanaan teknis di lapangan.
Stimulus Lain: Diskon Transportasi, Tol, dan Bantuan Sosial
Tak hanya diskon listrik, pemerintah juga menggulirkan berbagai stimulus lain yang difokuskan pada penguatan konsumsi masyarakat. Di sektor transportasi, pemerintah menyediakan:
- Diskon tiket kereta api hingga 30 persen
- Subsidi PPN tiket pesawat sebesar 6 persen
- Diskon angkutan laut sampai 50 persen
- Diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk 110 juta pengguna jalan tol
Langkah ini diyakini dapat meningkatkan mobilitas masyarakat selama masa liburan serta mendongkrak aktivitas ekonomi nasional.
Perlindungan Sosial dan Ketenagakerjaan
Di bidang perlindungan sosial, sebanyak 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima tambahan bantuan berupa:
- Kartu Sembako senilai Rp200.000 per bulan
- Bantuan pangan berupa beras 10 kg per bulan
Sementara di sektor ketenagakerjaan, pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp150.000 per bulan untuk 17 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta dan 3,4 juta guru honorer. Bantuan ini akan disalurkan sekaligus pada Juni 2025.
Lebih lanjut, pemerintah juga menggelontorkan insentif untuk sektor padat karya melalui diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 50 persen, berlaku mulai Agustus 2025 hingga Januari 2026. “Ini bentuk dukungan pemerintah kepada perusahaan yang tetap mempertahankan tenaga kerja di tengah ketidakpastian global,” kata Susiwijono.
Berbagai kebijakan ini merupakan upaya nyata pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui penguatan konsumsi domestik, perlindungan sosial, serta dukungan terhadap sektor tenaga kerja dan dunia usaha.
Selengkapnya tentang kebijakan ekonomi dan berita terkini lainnya bisa dibaca di JurnalLugas.Com
