JurnalLugas.Com – Survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO) mengungkapkan bahwa hampir setengah masyarakat Indonesia menilai kondisi penegakan hukum nasional saat ini berjalan dengan baik.
Dalam riset bertajuk “Analisa Sosial: Persepsi Publik atas Optimisme dan Kinerja Pemerintah” yang digelar pada Mei 2025, sebanyak 49 persen responden menyatakan penegakan hukum di Indonesia dalam situasi baik, terdiri dari 43 persen menilai “baik” dan 6 persen menyebut “sangat baik”.
“Persepsi publik atas penegakan hukum masih cukup stabil dibanding periode sebelumnya,” kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah, Minggu (1/6/2025).
Keamanan Nasional Dinilai Positif
Survei juga menunjukkan sentimen positif terhadap situasi keamanan nasional. Sebanyak 63 persen responden menilai kondisi keamanan Indonesia baik hingga sangat baik, dengan rincian 52 persen menyebut “baik” dan 11 persen “sangat baik”. Hanya 10 persen yang menilai buruk dan sangat buruk.
“Mayoritas masyarakat merasa aman dalam aktivitas sehari-hari,” ujar Dedi.
Pemberantasan Korupsi Masih Perlu Dorongan
Sementara itu, persepsi terhadap pemberantasan korupsi belum menunjukkan kemajuan berarti. Sebanyak 51 persen responden menyatakan kinerja pemberantasan korupsi baik (48 persen “baik”, 3 persen “sangat baik”). Namun, 21 persen menyebut cukup, 19 persen menilai buruk, dan 9 persen menyatakan sangat buruk.
“Angka ini tak berubah dari survei sebelumnya. Meski di atas 50 persen, namun tetap dianggap belum optimal,” jelas Dedi.
Metodologi Survei
Survei IPO dilaksanakan pada 22–28 Mei 2025 dengan melibatkan 1.200 responden dari seluruh provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah wawancara tatap muka langsung dengan teknik multistage random sampling, memiliki margin of error ±2,90 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.
Baca berita terkini lainnya hanya di JurnalLugas.Com.
