JurnalLugas.Com – Situasi di perbatasan Thailand dan Kamboja semakin memanas, bukan hanya karena dentuman senjata, tetapi juga karena pertarungan narasi dua tokoh berpengaruh: Thaksin Shinawatra dan Hun Sen. Keduanya, yang merupakan mantan perdana menteri dari masing-masing negara, melontarkan pernyataan tajam yang memperkeruh suasana di tengah baku tembak yang sedang berlangsung.
Thaksin Shinawatra, mantan Perdana Menteri Thailand periode 2001–2006, menyatakan bahwa berbagai negara telah menyampaikan keprihatinan terhadap konflik bersenjata yang kini mencuat antara Thailand dan Kamboja. Namun, menurut Thaksin, Thailand tidak terburu-buru menerima tawaran mediasi internasional.
“Saya menghargai dukungan dan tawaran bantuan dari berbagai pihak, namun saya rasa saat ini militer Thailand perlu diberi ruang untuk menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Kita perlu memberi pelajaran pada kelicikan Hun Sen,” tulis Thaksin dalam unggahan di platform X pada Jumat, 25 Juli 2025.
Pernyataan tersebut ditujukan secara langsung kepada Hun Sen, sosok yang pernah menjadi sekutu dekat Thaksin namun kini berbalik menjadi lawan dalam krisis bilateral yang terus memburuk.
Dari Sekutu Jadi Lawan
Hubungan antara Thaksin dan Hun Sen pada masa lalu dikenal hangat. Selama lebih dari tiga dekade, keduanya menjalin kedekatan yang awalnya diselimuti ketidakpercayaan namun kemudian berubah menjadi ikatan persaudaraan politik. Namun, ikatan itu kini hancur.
Pecahnya hubungan mereka dipicu oleh bocoran percakapan telepon pribadi berdurasi 17 menit yang dirilis Hun Sen ke publik. Percakapan tersebut terjadi antara dirinya dan Perdana Menteri Thailand saat ini, Paetongtarn Shinawatra yang juga merupakan putri Thaksin.
Dalam rekaman itu, Paetongtarn memanggil Hun Sen dengan sebutan “paman” dan menyatakan kesediaannya untuk membantu keperluan pribadi sang mantan pemimpin Kamboja, apabila diperlukan.
Komentar tersebut menuai reaksi keras di Thailand. Banyak pihak menilai Paetongtarn telah melanggar konstitusi dan etika jabatan karena dianggap tunduk kepada kepentingan asing dalam isu sensitif seperti konflik perbatasan.
Akibatnya, Paetongtarn diskors dari jabatannya oleh lembaga pengawas negara, menyusul investigasi atas dugaan pelanggaran integritas dan ketidaksetiaan terhadap negara.
Konflik Militer di Tujuh Titik
Sementara drama politik berlangsung di panggung diplomatik dan media sosial, di garis depan perbatasan, konflik fisik terus bergulir. Militer Thailand telah melakukan serangan ke tujuh lokasi di dalam wilayah Kamboja sejak Jumat pagi. Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Letnan Jenderal Maly Socheata.
Menurut Socheata, serangan tersebut melibatkan senjata berat dan penggunaan munisi tandan. Selain itu, jet tempur F-16 milik Angkatan Udara Thailand juga dilaporkan menjatuhkan bom di beberapa lokasi yang menjadi target operasi.
Beberapa daerah yang terkena dampak serangan termasuk wilayah pegunungan Khloch dan Tathav, serta area sekitar kompleks kuil Ta Moan dan Ta Krabei wilayah yang telah lama dipersengketakan kedua negara karena letaknya yang strategis di sepanjang garis perbatasan.
“Pasukan Kamboja saat ini bertahan dan berjuang keras untuk mempertahankan kedaulatan kami dari invasi Thailand,” tegas Socheata dalam pernyataannya.
Ketegangan Politik dan Dampaknya
Eskalasi ini tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran di kawasan Asia Tenggara. Para analis memperkirakan bahwa konflik ini dapat merembet dan mengganggu stabilitas regional, terlebih jika organisasi seperti ASEAN gagal melakukan intervensi diplomatik.
Meski ASEAN dikenal dengan prinsip non-intervensinya, desakan agar organisasi tersebut bertindak semakin kuat. Sejumlah negara anggota menyatakan keprihatinan dan mendorong pembicaraan damai secepat mungkin.
Namun, dengan latar belakang personal antara para pemimpin yang terlibat terutama hubungan ayah-anak antara Thaksin dan Paetongtarn, serta sejarah panjang relasi politik dengan Hun Sen—peluang dialog tampaknya masih jauh dari kenyataan.
Polarisasi Politik di Thailand
Di dalam negeri Thailand sendiri, insiden ini memperuncing polarisasi politik. Pendukung Paetongtarn menganggap skorsing terhadapnya bermotif politik dan didalangi oleh kelompok oposisi yang memanfaatkan bocoran Hun Sen sebagai alat untuk menjatuhkan pemerintahan.
Namun di sisi lain, banyak warga Thailand yang menilai rekaman tersebut memperlihatkan kelemahan fatal dalam diplomasi luar negeri dan menunjukkan adanya potensi kompromi terhadap kedaulatan negara.
Sebagian pengamat bahkan menyebut skenario ini sebagai “krisis kepercayaan” yang bisa berdampak panjang terhadap reputasi politik dinasti Shinawatra di masa mendatang.
Solusi Damai
Di tengah panasnya suasana, masyarakat internasional tetap berharap ada celah untuk dialog damai. Negara-negara seperti Jepang, India, dan Australia telah menawarkan diri menjadi penengah dalam konflik, namun belum ada respons resmi dari Bangkok maupun Phnom Penh.
Beberapa analis menyarankan pembentukan komisi independen dari ASEAN untuk menyelidiki klaim pelanggaran perbatasan serta upaya de-eskalasi melalui pendekatan militer humanistik.
Sementara itu, di lapangan, ribuan warga sipil dari wilayah perbatasan mulai mengungsi ke daerah yang lebih aman. Organisasi kemanusiaan mendesak adanya zona aman dan koridor evakuasi yang dijamin oleh kedua negara untuk menghindari jatuhnya korban sipil.
Konflik antara Thailand dan Kamboja kini tidak hanya menjadi persoalan geopolitik, tetapi juga simbol kerapuhan hubungan personal antar-elite politik yang bisa berimbas luas. Ucapan panas dari Thaksin dan tindakan berani dari Hun Sen dalam membocorkan komunikasi pribadi menambah bara di tengah api konflik yang membara.
Situasi yang terus berkembang ini akan menjadi ujian besar bagi perdamaian regional dan kredibilitas para pemimpin kawasan. Dunia menanti langkah selanjutnya—akankah diplomasi menemukan jalannya, atau senjata yang terus berbicara?
Baca berita geopolitik dan investigasi terkini lainnya hanya di JurnalLugas.Com.
