JurnalLugas.Com – Presiden Emmanuel Macron menyulut percikan besar di panggung diplomasi internasional. Ia mengumumkan bahwa Prancis akan menjadi negara Barat pertama yang duduk di Dewan Keamanan PBB dan mengakui negara Palestina secara resmi pada bulan September mendatang. Keputusan ini memantik kegelisahan dari Timur Tengah hingga Washington.
Meski tampak mengejutkan, keputusan ini telah dirancang matang sejak lama. Ketika Macron mengunjungi kota Arish di Mesir yang bersebelahan langsung dengan Gaza pada April lalu, ia menyaksikan langsung dampak kemanusiaan akibat konflik yang kian memanas. Kepulangannya ke Paris ditandai dengan seruan tegas: Prancis harus bertindak.
Macron Gagal Gandeng Sekutu G7
Bersama Arab Saudi, Macron menyusun inisiatif agar Inggris dan Kanada turut serta mengakui Palestina. Rencana ini semula digagas untuk diumumkan bersama dalam sebuah konferensi PBB. Namun, tekanan dari Amerika Serikat membuat kedua negara G7 tersebut menarik diri.
Seorang diplomat Prancis menyatakan, “Kami tak bisa terus menunggu negara lain. Langkah ini harus diambil sekarang.” Pernyataan ini mencerminkan keyakinan kuat Paris dalam memimpin perubahan arah kebijakan internasional terhadap isu Palestina.
Tekanan Politik di Dalam Negeri
Selain tekanan internasional, Macron juga menghadapi desakan besar dari dalam negeri. Tayangan krisis kemanusiaan dari Gaza memicu kemarahan publik Prancis, termasuk dari komunitas Muslim terbesar di Eropa. Namun, dengan populasi Yahudi juga signifikan di Prancis, keputusan ini tetap menjadi perjudian politik.
Situasi politik domestik yang terpolarisasi menempatkan Macron dalam dilema. Tak ada keputusan yang akan memuaskan seluruh pihak, namun diam bukanlah pilihan.
Reaksi Keras dari Israel dan Amerika
Israel dan Amerika Serikat menyambut keputusan ini dengan penolakan keras. Mereka menganggap pengakuan terhadap negara Palestina sebagai bentuk hadiah politik terhadap Hamas. Macron pun dikritik langsung oleh Presiden AS Donald Trump yang menyebut, “Langkah itu tak memiliki bobot,” meskipun tetap menyebut Macron sebagai “pria yang baik”.
Rencana awal Prancis sebenarnya ingin mengumumkan pengakuan ini dalam forum bersama dengan Arab Saudi pada bulan Juni lalu. Namun, tekanan dari AS dan kondisi keamanan di kawasan membuat konferensi itu urung digelar.
Kini, Prancis dijadwalkan akan menghadirkan kembali versi baru dari konferensi tersebut dalam bentuk pertemuan tingkat menteri pada awal pekan ini. Agenda penting akan dilanjutkan dengan konferensi kepala negara di sela Sidang Umum PBB pada September, di mana Macron akan secara resmi menyampaikan pengakuan kenegaraan Palestina.
Strategi Politik atau Simbolisme?
Beberapa analis memandang langkah ini sebagai bagian dari strategi untuk mendorong reformasi di Palestina. Rym Momtaz dari lembaga Carnegie Europe menyebut Macron ingin mendorong pelucutan senjata Hamas dan penguatan Otoritas Palestina yang moderat, termasuk pengerahan pasukan stabilisasi dari negara Arab.
Namun, sebagian lainnya menganggap langkah Macron lebih bersifat simbolik tanpa dampak nyata. Amjad Iraqi, analis dari International Crisis Group, menyebut, “Apa gunanya mengakui negara jika tidak ada tindakan untuk melindunginya dari kehancuran?”
Lobi Intensif dan Ancaman Israel
Pejabat Prancis mengungkap bahwa selama berbulan-bulan terakhir, Israel melakukan berbagai tekanan diplomatik agar Prancis membatalkan langkahnya. Mulai dari ancaman pengurangan kerja sama intelijen hingga sabotase terhadap inisiatif diplomatik Prancis di kawasan.
Bahkan, sinyal pencaplokan wilayah Tepi Barat makin diperkuat dengan disahkannya deklarasi oleh Parlemen Israel yang mendorong penerapan hukum Israel di wilayah itu — langkah yang dipandang sebagai pencaplokan de facto.
Bagi Paris, keputusan ini kini dianggap sebagai langkah yang tak bisa ditunda. “Jika ada momen dalam sejarah untuk mengakui negara Palestina, meski hanya simbolik, saya kira saat itu telah tiba,” ungkap seorang pejabat senior Prancis.
Langkah Macron akan menjadi preseden penting di Dewan Keamanan PBB. Ia tak hanya menguji soliditas aliansi Barat, tapi juga menantang status quo diplomatik global dalam isu paling kompleks di Timur Tengah. Meski belum jelas apakah pengakuan ini akan mendorong solusi dua negara secara nyata, Prancis telah menetapkan dirinya sebagai inisiator perubahan.
Keputusan ini juga berpotensi memicu perubahan sikap di negara-negara Eropa lainnya, serta mendorong negara-negara Arab untuk mempertimbangkan kembali pendekatan mereka terhadap proses perdamaian dan hubungan dengan Israel.
Di tengah stagnasi solusi dua negara, langkah berani Prancis membuka kemungkinan baru, sekaligus menguak resistensi lama. Apakah pengakuan simbolik ini akan membawa perubahan nyata atau hanya menjadi narasi moral di tengah ketegangan geopolitik, dunia akan menyaksikannya di Sidang Umum PBB September nanti.
Baca berita selengkapnya dan analisis mendalam lainnya hanya di JurnalLugas.Com.
