JurnalLugas.Com – Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah melakukan edukasi mendalam kepada masyarakat terkait rencana penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk pembelian LPG 3 kg bersubsidi. Ia menekankan, reformasi distribusi subsidi energi harus dirancang agar tepat sasaran namun tetap memperhatikan kepentingan rakyat.
Menurut Puan, kajian menyeluruh lintas sektor diperlukan agar kebijakan ini tidak menimbulkan masalah teknis maupun sosial di lapangan. “Kajian mendalam penting agar kebijakan tidak menimbulkan persoalan baru,” ujarnya di Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Ia menekankan, subsidi energi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan dan berpenghasilan rendah. “DPR siap mendampingi pemerintah untuk memastikan kebijakan berjalan adil dan tidak memberatkan rakyat kecil,” tambah Puan.
Langkah berbasis NIK ini dinilai penting karena masih ada sebagian LPG 3 kg bersubsidi yang digunakan oleh pihak yang tidak berhak. Dengan penerapan tepat, sistem ini bisa memperbaiki akurasi penyaluran.
Puan juga menekankan perlunya sosialisasi maksimal agar masyarakat memahami alasan perubahan sistem dan pentingnya subsidi tepat sasaran.
Di sisi lain, pemerintah harus memastikan kesiapan infrastruktur data dan pelaksanaan teknis, termasuk integrasi distribusi dengan DTSEN dan kepemilikan e-KTP bagi masyarakat yang berhak. Ia mengingatkan agar warga di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tidak mengalami hambatan akses karena masalah administratif.
Puan menegaskan, DPR akan mendorong kolaborasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan lancar dan tidak membebani masyarakat. “Tujuan utama adalah memastikan subsidi negara tepat sasaran, tanpa menimbulkan kebingungan bagi rakyat kecil,” pungkasnya.
Informasi lebih lengkap dapat diakses di JurnalLugas.Com.
