JurnalLugas.Com — Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memastikan hingga saat ini pihaknya belum menerima tawaran dari Presiden Prabowo Subianto terkait peluang kader Golkar menempati posisi di Kementerian Haji dan Umrah.
Kementerian baru tersebut dibentuk sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Sebelumnya, urusan penyelenggaraan haji berada di bawah Badan Penyelenggara (BP) Haji.
Bahlil menuturkan, dalam pertemuan dengan Presiden di Istana Kepresidenan pada Rabu (27/8), isu mengenai kementerian itu sama sekali belum menjadi bahan pembicaraan.
Menurutnya, diskusi lebih banyak mengarah pada konsolidasi politik dan upaya memperkuat arah koalisi pemerintahan ke depan.
Bahas Konsolidasi Politik
Bahlil menekankan, dialog dengan Presiden lebih terfokus pada bagaimana kerja sama partai politik dalam koalisi dapat semakin produktif. Ia menambahkan, Golkar mendukung penuh seluruh program pembangunan yang tengah disiapkan pemerintah.
“Pembicaraan kami lebih banyak menyangkut arah besar koalisi dan bagaimana semua pihak bisa bergerak bersama demi merealisasikan visi Asta Cita Presiden,” jelasnya.
Peta Koalisi Kian Solid
Koalisi pendukung pemerintah saat ini terdiri dari sejumlah partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju di Pilpres 2024, yakni Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Gelora, Garuda, dan Prima.
Selain itu, PKB, PKS, dan PPP juga ikut merapat. Bahkan PDI Perjuangan yang sebelumnya berada di luar koalisi, kini menyatakan dukungannya terhadap Presiden Prabowo. Komposisi ini membuat peta koalisi semakin gemuk dan dinilai mampu memperkuat stabilitas politik.
Program Prioritas Pemerintah
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil mengungkapkan bahwa Presiden menekankan beberapa program utama yang segera dijalankan. Di antaranya pengelolaan sumber daya alam secara berkeadilan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih, serta peningkatan kapasitas masyarakat lewat Sekolah Rakyat.
Selain itu, diskusi juga menyentuh tentang desain sistem politik di masa depan agar lebih ideal dan stabil.
Bahlil menggambarkan suasana pertemuan tersebut berlangsung konstruktif dengan semangat kebersamaan yang tinggi.
Dinamika Politik dan Kementerian Baru
Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah diperkirakan akan menjadi perhatian publik, mengingat besarnya kepentingan umat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Namun, hingga kini Presiden Prabowo belum mengumumkan siapa sosok yang akan dipercaya memimpin kementerian tersebut.
Golkar sendiri menegaskan posisinya tetap fokus pada kontribusi terhadap program-program pemerintah, alih-alih mendahului soal distribusi kursi menteri.
“Yang utama bagi kami adalah bagaimana program prioritas Presiden bisa dijalankan dengan baik untuk kepentingan rakyat,” tegas Bahlil.
Dengan soliditas koalisi dan arah kebijakan yang mulai terpetakan, jalannya pemerintahan ke depan diharapkan semakin stabil, baik dalam aspek pembangunan ekonomi, penguatan kelembagaan, maupun konsolidasi politik nasional.
Baca berita politik selengkapnya di JurnalLugas.Com.
