JurnalLugas.Com — Anutin Charnvirakul, politisi Partai Bhumjaithai yang dikenal berhaluan konservatif, resmi terpilih sebagai Perdana Menteri ke-32 Thailand pada Jumat, 5 September 2025. Ia berhasil mengungguli kandidat dari Partai Pheu Thai, Chaikasem Nitisiri, dalam pemungutan suara di parlemen.
Dari total 500 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Thailand, Anutin memperoleh 311 suara. Jumlah tersebut jauh melampaui ambang batas yang diperlukan. Sementara itu, Chaikasem hanya mampu meraih 152 suara, sedangkan 27 anggota lainnya memilih abstain.
Sekretaris Jenderal Partai Bhumjaithai, Chaichanok Chidchob, menjadi sosok yang mengusulkan pencalonan Anutin. Kemenangan ini menandai tonggak penting bagi partainya yang pada Pemilu 2023 lalu hanya mengantongi 70 kursi, jauh di bawah Partai Pergerakan Maju (151 kursi) dan Partai Pheu Thai (141 kursi).
Jejak Karier Politik Anutin
Anutin, 58 tahun, merupakan pewaris perusahaan konstruksi besar di Thailand. Karier politiknya bermula di Partai Thai Rak Thai yang didirikan oleh mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra.
Dalam kiprahnya di pemerintahan, Anutin pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan Masyarakat pada 2019–2023. Saat itu, ia mendapat sorotan karena perannya dalam penanganan pandemi COVID-19. Selain itu, ia juga dikenal sebagai tokoh yang mendorong legalisasi ganja pada 2022, kebijakan yang membuat namanya semakin populer di kalangan masyarakat.
Setelahnya, ia dipercaya menduduki jabatan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Dalam Negeri pada 2023 hingga Juni 2025. Pengalaman panjang di pemerintahan disebut-sebut menjadi modal kuatnya dalam meraih kepercayaan parlemen.
Dampak Pemecatan Paetongtarn Shinawatra
Pemilihan perdana menteri baru dilakukan menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi yang memberhentikan Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya. Paetongtarn dinyatakan melanggar kode etik setelah melakukan percakapan dengan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, yang dinilai menyerang petinggi militer Thailand di tengah ketegangan perbatasan.
Paetongtarn diketahui telah mengajukan gugatan terhadap putusan tersebut pada Selasa lalu. Namun, keputusan pengadilan tetap menjadi dasar DPR Thailand menggelar pemungutan suara untuk memilih pemimpin baru.
Ketegangan Politik Thailand
Peristiwa ini menambah panjang daftar dinamika politik Thailand yang kerap diwarnai gesekan antara pemerintahan terpilih dan lembaga kehakiman. Sejak lengsernya Thaksin Shinawatra pada 2006, politik Negeri Gajah Putih memang jarang sepi dari konflik.
Seorang analis politik Thailand, yang enggan disebut namanya, menilai kemenangan Anutin bisa menjadi babak baru stabilitas politik. “Meski banyak tantangan, keberhasilan Anutin membangun koalisi besar memberi sinyal adanya peluang konsolidasi,” ujarnya.
Dengan mandat kuat di parlemen, Anutin kini dihadapkan pada tugas berat untuk menjembatani kepentingan politik sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Berita selengkapnya dapat dibaca di JurnalLugas.Com
