JurnalLugas.Com — Partai Bhumjaithai tampil sebagai kekuatan politik terbesar di Thailand usai pemilihan umum nasional. Berdasarkan hasil sementara yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Thailand pada Senin, 9 Februari 2026, partai yang dipimpin Anutin Charnvirakul tersebut unggul signifikan dalam perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Hingga penghitungan suara mencapai 94 persen, Partai Bhumjaithai mengamankan 193 kursi. Capaian ini menempatkan mereka di posisi teratas, mengungguli Partai Rakyat yang berada di urutan kedua dengan 118 kursi, serta Partai Pheu Thai di peringkat ketiga dengan 74 kursi.
Sementara itu, peta kekuatan politik Thailand juga menunjukkan persaingan ketat di lapisan menengah. Partai Kla Tham berhasil meraih 58 kursi dan menempati posisi keempat, disusul Partai Demokratik yang mengoleksi 22 kursi di urutan kelima. Konfigurasi ini mencerminkan fragmentasi politik yang cukup kuat di parlemen.
Koalisi Jadi Penentu Arah Pemerintahan
Meski keluar sebagai pemenang, Partai Bhumjaithai belum mampu menguasai mayoritas mutlak lebih dari separuh total kursi DPR Thailand. Kondisi tersebut membuat pembentukan pemerintahan koalisi menjadi keniscayaan. Namun demikian, Anutin Charnvirakul memilih irit bicara saat ditanya mengenai arah koalisi dan komposisi kabinet dalam konferensi pers pada Minggu malam, 8 Februari 2026.
Sikap tersebut memunculkan spekulasi luas mengenai mitra koalisi potensial yang akan diajak bergabung. Pengamat politik menilai, arah koalisi akan sangat menentukan stabilitas pemerintahan Thailand pascapemilu.
Tahapan Politik Berikutnya di Thailand
KPU Thailand dijadwalkan mengumumkan hasil resmi dan final pemilu paling lambat 9 April 2026. Setelah parlemen baru terbentuk, DPR wajib menggelar sidang perdana dalam waktu maksimal 15 hari guna memilih ketua parlemen. Tahap selanjutnya adalah pemungutan suara untuk menentukan perdana menteri baru Thailand.
Tak hanya pemilu legislatif, Thailand juga menggelar referendum konstitusi secara bersamaan. Berdasarkan hasil sementara, sebanyak 60 persen pemilih menyatakan dukungan terhadap dimulainya proses amendemen konstitusi. Sementara 32 persen menolak, dan 8,66 persen memilih abstain. Hasil ini menjadi sinyal kuat adanya dorongan publik untuk reformasi sistem ketatanegaraan di Thailand.
Dengan dinamika parlemen yang terfragmentasi dan agenda perubahan konstitusi di depan mata, arah politik Thailand dalam beberapa bulan ke depan dipastikan akan menjadi sorotan regional maupun global.
Selengkapnya dapat dibaca melalui portal berita terpercaya:
https://JurnalLugas.Com
