JurnalLugas.Com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sebesar Rp130 triliun yang disiapkan pemerintah tahun 2025 harus bisa terserap secara maksimal. Menurutnya, Jawa Barat menjadi wilayah strategis karena berpenduduk terbesar sekaligus penerima kuota rumah subsidi terbanyak di Indonesia.
“Program KUR ini sangat bagus dan masif. Pemerintah Presiden Prabowo telah menyiapkan Rp130 triliun, dan saya berharap penyerapannya optimal, terutama di Jawa Barat. Bank BJB bisa menjadi motor penggeraknya,” ujar Maruarar di Bandung, Kamis (18/9/2025).
Ekosistem Perumahan Jadi Sasaran KUR
Maruarar menekankan bahwa KUR Perumahan bukan hanya menyentuh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi juga mendukung seluruh ekosistem perumahan, mulai dari pengembang, kontraktor, hingga toko bangunan.
“Ini bukti keberpihakan negara kepada rakyat. Perumahan adalah sektor dengan ekosistem yang luas, sehingga manfaatnya akan dirasakan banyak pihak,” katanya.
Tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan 350 ribu unit rumah subsidi, meningkat signifikan dari target 2024 yang hanya 230 ribu unit. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto telah menggratiskan sejumlah biaya seperti PBG dan BPHTB bagi MBR.
Prabowo Akan Resmikan 25 Ribu Rumah Subsidi
Sebagai bentuk komitmen, Presiden Prabowo dijadwalkan meluncurkan 25 ribu rumah subsidi secara simbolis pada 29 September 2025 di Bogor, Jawa Barat. Peresmian tersebut akan dilakukan serentak di 100 titik pada 35 provinsi di Indonesia.
“Peluncuran ini untuk menunjukkan kebersamaan kita dalam menjalankan program perumahan. Ada 25 ribu rumah yang siap diresmikan sekaligus,” kata Maruarar.
Perbankan Siap Salurkan KUR Perumahan
Direktur Utama PT Bank Jabar Banten (BJB), Yusuf Saadudin, memastikan pihaknya siap mendukung KUR Perumahan yang ditujukan bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang belum bankable.
“Ini untuk mengakselerasi sektor perumahan dengan menyediakan modal bagi UMKM dan masyarakat yang terlibat di bidang tersebut,” jelas Yusuf.
Ia menambahkan, penyaluran KUR akan mengikuti aturan yang berlaku, dengan plafon maksimal Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan, serta omzet usaha maksimal Rp50 miliar per tahun. Proses pengajuan kredit disebut relatif cepat, yakni sekitar tujuh hingga 14 hari.
Alokasi KUR Perumahan 2025
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan detail alokasi dana KUR Perumahan tahun ini. Dari total Rp130 triliun, sebesar Rp117 triliun akan diberikan kepada kontraktor (supply side) dengan plafon maksimal Rp20 miliar per kontraktor.
Sementara itu, Rp13 triliun dialokasikan untuk masyarakat (demand side), termasuk renovasi maupun kebutuhan lain yang berkaitan dengan sektor perumahan.
Dengan skema ini, pemerintah berharap program perumahan subsidi tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni, tetapi juga menggerakkan ekonomi nasional melalui sektor konstruksi dan industri penunjang.
Berita menarik lainnya bisa Anda baca di JurnalLugas.Com
